Jakarta, Gontornews — Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengklaim bahwa penyaluran bantuan sosial mulai tersalurkan sejak awal Juli 2021. Bantuan sosial yang telah tersalurkan terdiri dari bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Perlu kami sampaikan, bahwa untuk PKH, BST dan BPNT itu sudah mulai tersalurkan sejak awal bulan Juli,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam keterangan pers bersama mengenai Evalauasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7), malam.
Meski demikian, Mensos menyebut masih ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan tersebut seperti penerima bantuan yang telah berpindah alamat.
“Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata, lapor ke saya, ‘saya kok enggak terima’. Ternyata dia pindah tanpa memberitahu pak RT sehingga kita juga sempat hentikan. Kita harus cek dulu dengan data kita kenapa mereka tidak terima,” ujar mantan Walikota Surabaya itu sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Sementara itu, untuk Kartu Sembako atau BPNT, Risma mengakui bahwa pihaknya belum mencapai target sasaran. Risma berdalih perubahan data Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi penyebab belum tercapainya target penyaluran bantuan sosial.
“Kenapa angkanya masih ada yang bergerak? Karena memang ada yang meninggal dan sebagainya. Kami perlu mengganti data baru kemudian disampaian ke bank penyalur, terutama PKH dan BPNT, untuk mengubah data tersebut sehingga kami belum tuntas 18,8 juta,” paparnya.
Untuk teknis penyaluran dana bantuan sosial, Kementerian Sosial menyerahkan penyaluran melalui bank milik negara seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Sementara Gubernur Daerah Istimewa Aceh meminta kepada pemerintah pusat untuk menyalurkan dana sosial melalui Bank Syariah.
“Khusus Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah. Maka, kemarin sempat terhenti untuk dua bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
