Kathmandu, Gontornews — Pemerintah Nepal telah memperkenalkan kategori gender ketiga dalam sensusnya untuk pertama kali dalam sejarah. Biro Pusat Statistik Nepal memberikan responden pilihan untuk memilih ‘orang lain’ sebagai jenis kelamin mereka selain laki-laki dan perempuan.
Negara berpenduduk 30 juta orang tersebut memiliki beberapa undang-undang paling progresif di Asia Selatan seputar homoseksualitas dan hak-hak bagi transgender. Pada tahun 2007, Nepa terang-terangan melarang segala bentuk diskriminasi gender atau orientasi seksual.
Pemerintah Nepal telah memperkenalkan kategori gender ketiga pada tahun 2013. Dua tahun setelahnya, mereka mulai memperkenalkan paspor dengan kategori ‘lainnya’ pada kolom gender.
Meski demikian, komunitas gay dan transgender dan sejumah aktivis HAM di Nepal masih saja menghadapi diskriminasi baik di sektor pekerjaan, kesehatan hingga pendidikan. Aktivis LGBTQ mengatakan kurangnya data telah menghambat akses manfaat yang menjadi hak mereka.
“Ketika ada data setelah sensus, kami dapat menggunakannya sebagai bukti untuk mempertahankan hak-hak kami. Kami dapat mengajukan tuntutan secara proporsional dengan ukuran populasi kami,” kata Presiden Blue Diamond Society, Pinky Gurung, sebagaimana dilansir Channel News Asia. Komunitas Blue Diamond Society merupakan salah satu komunitas LGBTQ yang berada di Nepal.
Dalam prosesnya, warga Nepal perlu menjawab lebih dari 70 pertanyaan seputar sensus. Sementara itu, kritikus menyayangkan hanya ada satu pertanyaan yang terkait dengan gender sehingga hasilnya pun masih sangat terbatas.
“Sensus itu bermasalah dan tidak dapat menangkap data sebenarnya dari komunitas LGBTQ di Nepal,” ucap perempuan transgender dan aktivis LGBTQ di Nepal, Rukshana Kapali.
Sementara itu, dalam keterangannya, pemerintah Nepal berkomitmen terhadap kesetaraan gender. Salah satunya dengan menghitung populasi berdasarkan gender.
“Kami menghitung populasi dengan kategori ‘lainnya’ sebagai bagian dari komitmen kami terhadap keseteraan gender,” ungkap Direktur Kependdudukn dari Biro Pusat Statistik Nepal, Dhundi Raj Lamichane, kepada AFP.
“Kami telah bekerja dengan anggota organisasi LGBTQ kali ini dan berharap untuk hasil yang lebih reflektif untuk diterbitkan,” tutup Lamichane. [Mohamad Deny Irawan]
