New York, Gontornews — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengulangi permintaannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk menghentikan serangan militernya terhadap Ukraina dan menarik pasukannya.
Dia mengatakan, perang itu salah dan tidak dapat diterima di bawah piagam PBB. Arab News melaporkan, Kamis (24/2).
“Saya ulangi permohonan saya tadi malam, hentikan operasi militer. Bawa pasukan kembali ke Rusia,” kata Guterres.
“Kami melihat operasi militer Rusia di dalam wilayah kedaulatan Ukraina dalam skala yang belum pernah dilihat Eropa dalam beberapa dekade,” katanya.
Menurutnya akan terlihat “ketakutan, kesedihan, dan teror di setiap sudut Ukraina,” dan memperingatkan angka kematian yang meningkat.
“Hari demi hari, dan saya menjadi jelas bahwa tindakan sepihak seperti itu bertentangan langsung dengan Piagam PBB,” lanjutnya.
Mengutip piagam itu, dia menambahkan, “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Serangan militer Rusia menolak prinsip-prinsip yang telah dilakukan oleh setiap anggota PBB, katanya.
“Ini salah. Itu bertentangan dengan piagam. Hal ini tidak dapat diterima. Tapi belum terlambat untuk menyelamatkan generasi ini dari bencana perang,” imbuhnya.
Keputusan yang dibuat dalam beberapa hari mendatang akan membentuk dunia dan secara langsung mempengaruhi kehidupan jutaan orang, tambah Guterres.
Organisasi tersebut mengalokasikan $20 juta dari Dana Tanggap Darurat Pusat untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak dari Ukraina, katanya.
Staf PBB bekerja di kedua sisi jalur kontak, selalu dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan netralitas, ketidakberpihakan, kemanusiaan dan kemerdekaan.
“Kami memberikan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa kepada orang-orang yang membutuhkan, terlepas dari siapa atau di mana mereka berada. Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas nomor satu. Hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional harus ditegakkan,” tegasnya. [Fath]
