Washington, Gontornews — Perdana Menteri India, Narendra Modi, Kamis (22/06/2023), membantah tudingan diskriminasi atas dasar agama oleh pemerintah. Modi menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjalankan demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 1949.
“Pemerintah kami telah mengambil prinsip-prinsip dasar demokrasi dan, atas dasar itu, konstitusi kami dibuat dan seluruh negara menjalankannya. Kami selalu membuktikan bahwa demokrasi dapat mewujudkannya. Ketika saya menyampaikan suatu hal, saya tidak memandang kasta, keyakinan, agama, jenis kelamin dan sama sekali tidak ada ruang untuk diskriminasi,” kata Modi sebagaimana dilansir The Independent.
Modi melanjutkan, demokrasi tidak bisa berjalan tanpa nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, tidak ada ruang diskriminasi bagi mereka yang hidup dalam sistem demokrasi.
“Semua orang mendapatkan akses untuk dapat mengambil manfaat yang diberikan oleh pemerintah India. Siapa pun berhak untuk mendapatkan manfaat tersebut dan itu tersedia untuk semua orang. Itulah mengapa dalam nilai-nilai demokrasi di India, sama sekali, tidak ada diskriminasi baik atas dasar keyakinan, usia atau lokasi geografis,” sambung Modi saat melakukan konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di East Room The White House, Washington, Amerika Serikat.
Kunjungan Modi ke Amerika Serikat adalah yang pertama sejak ia mendapatkan larangan berkunjung seiring dugaan keterlibatannnya pada kerusuhan mematikan di Gujarat tahun 2005, saat ia menjabat sebagai Ketua Menteri di Gujarat. Larangan untuk masuk ke Amerika Serikat kepada Modi terkait dengan pelanggaran undang-undang kebebasan beragama internasional sebelum akhirnya dicabut setelah ia terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014.
Modi diduga terlibat dengan kekerasan sektarian yang menewaskan lebih dari 1000 Muslim di Gujarat pada tahun 2002. Modi dianggap melindungi kelompok Hindu dari penduduk Muslim setelah mereka melakukan serangan balasan pasca anggota Hindu meninggal dunia. Benar saja, Mahkamah Agung India membebaskan kelompok Hindu dari tuduhan kekerasan tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
