Jakarta, Gontornews — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai jembatan dalam memperkuat pengelolaan zakat nasional. Melalui sinergi dengan BAZNAS, UPZ diharapkan mampu meningkatkan kualitas penghimpunan sekaligus memperluas budaya zakat di lingkungan masing-masing institusi.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan Riset, Pengembangan, Perencanaan, dan Inovasi BAZNAS RI, H Syarifuddin SAg ME, dalam Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat – UPZ BAZNAS Tahun 2026 bertema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Syarifuddin menjelaskan, pengelolaan zakat memiliki landasan syariah yang menempatkan pemungutan zakat sebagai tugas yang diamanatkan kepada otoritas. Dalam konteks Indonesia, BAZNAS menjadi pusat pengelolaan zakat nasional, sementara LAZ dan UPZ berperan membantu pelaksanaan tugas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“BAZNAS sebagai sentrum pengelolaan zakat. Di undang-undang itu, LAZ tugasnya membantu BAZNAS. Demikian juga yang lebih kecil lagi entitasnya, UPZ, itu memang membantu tugas pengumpulan,” ujar Syarifuddin.
Ia menambahkan, hubungan BAZNAS dan UPZ perlu dibangun dalam satu kesatuan gerakan. BAZNAS menjalankan fungsi koordinasi dan memberikan arah pengelolaan, sedangkan UPZ menerjemahkan kebijakan tersebut melalui pelaksanaan penghimpunan di lingkungan institusi masing-masing.
Menurutnya, potensi zakat nasional masih sangat besar. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendataan dan kualitas pengelolaan zakat, termasuk melalui peran aktif UPZ.
“Ini yang kami harapkan, dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. UPZ itu semacam jembatan antara BAZNAS dengan institusi masing-masing. Karena itu, UPZ harus benar-benar berkualitas, diisi orang-orang yang kuat secara manajemen dan mampu menularkan budaya zakat di lingkungannya,” katanya.
Syarifuddin juga mengingatkan, menjadi amil merupakan amanah sekaligus bagian dari ibadah. Karena itu, pengelolaan zakat harus dijalankan sesuai koridor syariah dan regulasi, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun. Dana tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.
“Karena itu, seluruh pengelolaan yang kita lakukan harus dipastikan berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, BAZNAS membutuhkan dukungan UPZ untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program pendistribusian zakat berjalan efektif. Salah satu fokus yang disampaikan yaitu dukungan terhadap pengelolaan zakat di 88 daerah yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem.
Syarifuddin berharap, hubungan BAZNAS dan UPZ semakin erat melalui komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan. Dengan sinergi tersebut, potensi zakat nasional diharapkan dapat dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. []
























