Jakarta, Gontornews — Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), prihatin bila benar pernyataan Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bahwa BPJPH tidak dilibatkan secara langsung dan menurut Kepala BPJPH malah ada intervensi “londo ireng” dalam proses pengambilan keputusan penundaan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028, sebagaimana disampaikan secara terbuka oleh Kepala BPJPH, Rabu (18/11/2026). Padahal, BPJPH merupakan lembaga yang secara legal bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal, dan pelaksanaan penahapannya yang sudah mengalami pemunduran hingga Oktober 2026.
“BPJPH bersama unsur masyarakat, termasuk kami di Komisi VIII DPR RI, sejak awal mendukung penetapan kewajiban halal pada Oktober 2026. Hal ini sudah sesuai dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal khususnya bagi UMKM yang butuh waktu hingga 12 tahun sejak disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kami dan masyarakat kaget, ketika mendadak diundur lagi, tanpa dibahas dengan Komisi VIII, mitra BPJPH. Pemerintah harusnya transparan apa alasan pemunduran seperti ini, apalagi jika benar bahwa leading sector di bidang sertifikasi halal yakni BPJPH justru tidak dilibatkan,” ujar Hidayat dalam keterangannya kepada Gontornews.com.
Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dituangkan melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Kebijakan ini memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028.
Hingga Oktober 2026, sekitar 4,45 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk 3,52 juta pelaku usaha. Sementara jumlah unit UMKM nasional diperkirakan lebih dari 64 juta.
“Ini juga harus menjadi evaluasi BPJPH, karena cakupan pelaku usaha bersertifikat halal baru sekitar 5,5%. Maka selain mempertanyakan mengapa tidak dilibatkan dalam keputusan Pemerintah, BPJPH juga perlu menjawab mengapa cakupan sertifikasi halal masih sangat terbatas. Potensi UMKM kita sangat besar dan pekerjaan rumah BPJPH masih panjang,” tegas Hidayat.
Capaian tersebut merupakan kumulatif sejak BPJPH dibentuk sebagai unit di bawah Kementerian Agama pada tahun 2017. Data dari aplikasi Satu Data Halal mencatat, penerbitan sertifikat halal tertinggi terjadi di tahun 2023, mencapai 1.233.756 sertifikat.
Kemudian melalui Perpres Nomor 153 Tahun 2024 pada 5 November 2024, BPJPH ditata sebagai lembaga pemerintah nonkementerian. Proses pemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama dilaksanakan melalui serah terima pada Juli 2025.
“Dua tahun terakhir setelah BPJPH resmi mandiri, capaian sertifikasi halal disayangkan juga belum bisa menyamai periode sebelumnya. Ini juga harus menjadi catatan untuk perbaikan kinerja BPJPH ke depan, sehingga pada pengambilan keputusan berikutnya BPJPH bisa lebih dilibatkan karena sudah bisa menghadirkan berbagai terobosan kinerja,” lanjutnya.
Hidayat menegaskan, masyarakat Muslim, mayoritas mutlak penduduk Indonesia, berhak mendapatkan pemenuhan Hak Asasi Manusianya dengan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi sebagaimana dijamin UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Jangan sampai penundaan kewajiban sertifikasi halal membuat perlindungan konsumen dan pemenuhan HAM mereka ikut tertunda. Pemerintah harusnya membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan BPJPH harusnya juga meningkatkan kinerjanya. Indonesia yang menargetkan menjadi pusat Halal Dunia, dan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya menjadi pelopor ekosistem halal, bukan terus mengundurkan kewajiban sertifikasi halal dan tertinggal dalam pemenuhan jaminan produk halal,” pungkas Hidayat. [Mohamad Deny Irawan]
























