Denpasar, Gontornews–Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam menyusun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi peserta didik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Direktur Diktis Nizar Ali mengatakan bahwa untuk menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan kompetensi yang tinggi, diperlukan standar tersendiri.
Ia menyoroti mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi masih merujuk pada sisi industri (industrial needs).
“Mindset KKNI yang ada sekarang ini adalah lulusan kita harus terserap dalam dunia kerja,” ujar Nizar saat memberikan sambutan pada kegiatan yang bertajuk Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Merujuk KKNI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Denpasar, Bali (26/07).
Ia merujuk pada Perpres No. 8 Tahun 2012 ayat 1 yang menjabarkan definisi KKNI sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Nizar menambahkan bahwa dalam konsep KKNI, masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan juga diperhitungkan. Semakin lama masa tunggu, semakin rendah penilaian terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini belum relevan jika diterapkan pada seluruh prodi yang ada pada PTKI.
Oleh karenanya, Nizar berharap melalui kegiatan ini dapat dihasilkan standar kompetensi lulusan yang relevan bagi para lulusan PTKI nantinya serta dapat menunjukkan distingsi kompetensi lulusan PTKI dibandingkan dengan perguruan tinggi umum.
“Kegiatan ini penting dalam rangka menyongsong lulusan PTKI yang memiliki kompetensi yang memadai,” ujar Nizar dilansir kemenag.go.id.
Peserta yang terdiri dari perwakilan dari PTKIN, PTKIS, juga perwakilan dari Asosiasi Program Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI) dan Asosiasi Ma’had Aly Nusantara, dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Masing-masing kelompok membahas standar kompetensi lulusan untuk masing-masing program studi (prodi) yang terdapat dalam PTKI. Kelompok pertama membahas prodi asuransi syariah, akuntansi syariah, akuntansi lembaga, keuangan syariah. Kelompok kedua membahas prodi manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, manajemen zakat dan wakaf. Sedangkan kelompok 3 membahas tentang pariwisata syariah, manajemen haji dan umrah, manajemen keuangan mikro syariah, dan kelompok 4 membahas tentang studi Islam Interdisipliner dan Ma’had Aly. [fathur]
