Jakarta,Gontornews — Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Denny Indrayana meminta maaf atas rilis yang dia keluarkan terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Denny mengatakan ia hanya ingin mendukung dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan kasus suap.
“Saya minta maaf kalau KPK keberatan dari rilis yang saya keluarkan,” kata Denny saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Oktober 2018. Denny mengatakan bila ada kesalahan dalam rilis yang dia sampaikan adalah tanggung jawab pribadinya.
Sebelumnya, KPK menyatakan keberatan dengan pernyataan Denny, selaku kuasa hukum PT MSU terkait kelanjutan proyek Meikarta. KPK menilai Denny telah menggunakan pernyataan KPK untuk melegitimasi kelanjutan pembangunan proyek tersebut. “Kami keberatan dengan poin di siaran pers tersebut yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip Tempo.
Febri mengatakan KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan. Menurut dia saat ini KPK fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait perizinan Meikarta. “Sejauh ini di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta,” kata Febri.
Sebelumnya, Denny selaku kuasa hukum PT MSU lewat keterangan pers menyatakan pembangunan Meikarta akan tetap dilanjutkan kendati proyek tersebut tengah diselidiki KPK terkait kasus dugaan suap perizinan. Anak usaha Lippo Group itu menilai antara proses hukum yang tengah berlangsung di KPK dan pembangunan Meikarta adalah dua hal yang terpisah.
“Secara hukum dan sejalan dengan keterangan KPK, proses hukum yang saat ini berlangsung di KPK adalah hal yang terpisah dan berbeda dengan proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta,” kata Denny.
Baca juga: Suap Meikarta, KPK Sita Rp 100 Juta dari Rumah Bupati Bekasi
ADVERTISEMENT
Denny Indrayana mendasarkan pernyataannya itu atas sikap KPK yang menyatakan lembaganya tidak berwenang melakukan moratorium terhadap proyek Meikarta lantaran proyek tersebut tidak didanai APBN. Berdasarkan pernyataan KPK itu, Denny mengatakan PT MSU dapat meneruskan pembangunan yang telah berjalan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Kabupaten Bekasi sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan izin proyek Meikarta. Mereka disangka menerima suap Rp 7 miliar dari komitmen fee Rp 13 miliar terkait pengurusan izin proyek tersebut. KPK menyangka komitmen fee itu diberikan oleh Billy Sindoro, dua orang konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group.[DJ]
