Pak Jokowi orang Solo. Mengadu nasib di Pilgub DKI. Sukses! Pak Jokowi jadi gubernur 2012-2017. Belum tuntas, adu nasib di pilpres 2014. Sukses lagi. Pak Jokowi jadi presiden 2014-2019.
Kalau ada orang lain meniru Jokowi, adu nasib di Jakarta, ya sah-sah saja. Tidak harus sebagai gubernur atau presiden, tapi bisa jadi kuli bangunan, pedagang keliling atau pembantu rumah tangga. Kalau jadi gubernur saja boleh, mosok sekedar nyari uang ratusan ribu perbulan di Jakarta dilarang?
Apapun profesi dan pekerjaan yang akan digeluti di Jakarta, tak masalah. Yang penting gak nyolong. Politisi yang ngerampok uang negara di Jakarta saja tetap boleh tinggal di Jakarta. Punya rumah di Jakarta dan gak diusir. Nyaleg lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang mau jadi tukang cendol atau penjual sayur di Jakarta ditolak? Mikir…
Kalau reklamasi, wajib ditolak. Kenapa? Karena langgar aturan. Banyak warga asing lagi yang rencana mau nempati. Begitu juga Alexis yang sediakan wanita impor. Karena mereka tak taat aturan. Calon tukang cendol dan pedagang sayur yang tak langgar aturan, gak nyolong uang rakyat, gak merusak moral bangsa, dan mereka warga negara asli alias pribumi, mosok mau ditolak ke Jakarta? Emang Jakarta itu ibu kota Indonesia atau China sih?
Anies tegas. Sebagai orang nomor satu di DKI, Anies tak akan melakukan operasi yustisi. Stop! Yang sudah, ya sudahlah… Bagi Anies, setiap warga negara berhak bekerja dan mendapatkan akses pekerjaan dimana saja, termasuk di DKI. Inilah keadilan. Keadilan untuk semua. Termasuk keadilan untuk rakyat kecil dan para pengangguran. Sesuatu yang seringkali terlupakan oleh para pengambil kebijakan.
Gak perlu memberi gaji para pengangguran. Itu merendahkan mereka. Lagi pula uang negara juga lagi kempas-kempis. Cenderung mengandalkan hutang dan jual aset. Jual kedaulatan? Entahlah…
Jakarta kota besar. Sekitar 60 persen ekonomi berputar di kota metropolitan ini. Otomatis, peluang kerja dan usaha sangat besar. Setidaknya, lebih besar dari kota-kota yang lain. Jauh lebih besar dari kampung si Paijo, tukang ojek yang sekarang beralih ke ojol. Orang-orang seperti Paijo ini banyak. Anies memilih memberikan kesempatan orang-orang seperti Paijo ini untuk mencari nafkah di Jakarta.
Tidak saja peluang cari makan yang diberikan Anies. Gubernur yang sukses membawa Jakarta dua kali berturut-turut dapat opini WTP dari BPK ini juga menyiapkan 300 bus jika 17 ribu orang-orang seperti Paijo ini mudik lebaran. Gratis! Gak peduli mereka para pendukung Anies atau bukan. Yang penting, mereka warga Jakarta. Anies fasilitasi mereka yang mau silaturahmi lebaran ke orang tua atau saudara di kampung. Anies gubernur untuk semua warga Jakarta. Tak membeda-bedakan mana pendukung, mana yang bukan. Itulah keadilan!
Yang perlu diyustisi itu pekerja asing ilegal. Usir, karena mereka tak punya ijin kerja. Jakarta sudah pernah mengusir mereka. Ini baru bener.
Kebijakan Anies untuk menolak operasi yustisi ini dibully oleh segelintir orang. Tak jelas apa alasannya. Kesan yang ada hanya cari-cari kesalahan. Ah, itu biasa. Wajar. Di setiap ladang selalu tumbuh rumput liar.
Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa orang-orang itu menolak kebijakan Anies. Pertama, mungkin karena mereka belum move on. Korban kekalahan dalam kontestasi Pilgub 2017. Masih ada? Masih. Meski jumlahnya makin sedikit. Anies sudah berupaya merangkul mereka. Semoga segera sadar dan bersedia bergabung untuk sama-sama membangun Jakarta. Ini lebih positif dan produktif. Karena Jakarta milik semua.
Kedua, mungkin ada yang tak siap dengan hadirnya para pesaing (pendatang) baru dari daerah. Rizki mah gak ketuker, kata Pak Ustaz. Jangan takut! Makin banyak pesaing, makin membuat seseorang itu jadi tangguh. Begitu cara berpikir metropolis. Petarung sejati. Petarung sejati itu butuh sparing partner dan ruang kompetisi yang sportif. Jangan setiap pesaing ditutup aksesnya. Dicurangi dan diintimidasi. Itu pecundang namanya. Paham?
Pro-kontra itu biasa. Apalagi terkait dengan sebuah kebijakan. Ini dinamika dalam bernegara. Tak perlu respon baper.
Selama kebijakan itu benar, tak langgar aturan, dan terutama berorientasi untuk menggaungkan keadilan, secara sosial akan mendapatkan banyak dukungan. Ini hukum alam. Jika selama ini Anies selalu mendapatkan dukungan luas dari rakyat, tak hanya warga Jakarta, tapi juga rakyat di banyak wilayah di Indonesia, karena Anies bekerja semata-mata untuk rakyat. Rakyat dalam pengertian orang-orang kecil sebagai prioritas. Merekalah yang sering tertindas secara struktural oleh kebijakan elit. Disinilah keadilan itu oleh Anies dugaungkan. Tidak saja digaungkan, tapi terus berupaya direalisasikan. Tidak dengan kata-kata, dan tak perlu juga dengan marah-marah, tapi cukup dibuktikan. Nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat.
