New Delhi, Gontornews — Sanjay Bhan mulai membagikan permen di luar rumahnya pada hari Senin, tak lama setelah pemerintah India mengumumkan keputusannya untuk menghapuskan ketentuan konstitusi yang menjamin hak-hak khusus untuk Kashmir yang dikuasai oleh India.
“Aku merasakan kelahiran kembali hari ini, aku merasa seperti orang India terhormat hari ini,” kata Bhan berseri-seri dengan gembira.
“Ini semacam kebahagiaan yang tidak bisa saya jelaskan,” tambah Bhan, anggota komunitas Hindu Kashmir yang dikenal sebagai Pandit.
Aljazeera merilis, sekitar 100 ribu Pandit Kashmir meninggalkan lembah Kashmir setelah pemberontakan bersenjata melawan pemerintah India dimulai pada 1989.
Sementara sebagian besar dari mereka menetap di kota Jammu di bagian selatan negara bagian Jammu dan Kashmir. Sejumlah besar dari mereka, termasuk Bhan, datang ke ibukota India, New Delhi.
Hampir 30 kilometer jauhnya dari rumah Bhan di daerah Pitampura, Delhi Barat, di pinggiran ibukota Noida, warga Kashmir lain yang berasal dari komunitas berbeda mengatakan ia merasakan “semacam rasa sakit” di dalam hatinya.
“Sepertinya ada sesuatu yang telah diamputasi dari tubuh saya,” kata Malik Altaf, seorang Muslim, yang bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak.
“Aku merasa tak berdaya dan tertipu. Hari ini, negara ini memutuskan masa depanku tanpa membiarkan aku mengungkapkan perasaanku.”
‘Kudeta Konstitusional’
Pada hari Senin, India membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir dengan mencabut Pasal 370.
Ketentuan konstitusional adalah dasar dari aksesi negara mayoritas Muslim ke persatuan India pada tahun 1947, ketika sebelumnya mereka memiliki pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan yang baru merdeka.
Ketentuan tersebut memungkinkan wilayah itu memiliki “otonomi terbatas” di bidang-bidang tertentu, memberikan yurisdiksi wilayah yang dikelola India untuk membuat undang-undang sendiri dalam semua hal kecuali keuangan, pertahanan, urusan luar negeri, dan komunikasi.
Pembubaran Pasal 370 adalah “kudeta konstitusional” yang dilakukan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang dapat memiliki implikasi serius bagi Kashmir, kata anggota politisi Partai Liberal India (Marxis-Leninis) Kavita Krishnan.
“Kami memahami gentingnya situasi dan memiliki kekhawatiran bahwa Kashmir akan dilecehkan melalui pengaturan yang diatur oleh kelompok-kelompok sayap kanan,” kata Krishnan dikutip Aljazeera.
Muslim Kashmir mengatakan mereka merasakan beban yang paling berat dari konflik Kashmir sejak 1989 dan sekarang merasa “tertipu” atas status “yang dijanjikan secara konstitusi”. [RM]
