Yangon, Gontornews — Myanmar dan Bangladesh dikabarkan sepakat untuk memulai proses pemulangan ribuan pengungsi Rohingya pekan depan. Kepastian ini disampaikan oleh seorang pejabat di Bangladesh pada hari Kamis (15/8) setelah hampir setahun proses repatriasi menemukan jalan buntu.
Sebelumnya, 730.000 etnis Rohingya melarikan diri dari kediamannya di Rakhine setelah mendapatkan tindak kekerasan dari militer Myanmar pada Agustus 2017. PBB bahkan telah memberikan label “niatan genosida” terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Myinth Thu, memastikan bahwa Myanmar dan Bangladesh bersepakat untuk memulangkan sektiar 3.540 pengungsi Rohingya pada 22 Agustus mendatang.
“Kami telah menyetujui pemulangan 3.540 orang pada 22 Agustus mendatang,” kata U Mynt Thu kepada Reuters.
Beragam upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk membujuk serta memulangkan ribuan etnis Rohingya gagal karena tidak mendapatkan persetujuan dari warga. Mereka berdalih belum adanya kepastian mengenai keamanan, serta kepastian status kewarganegaraan sebagai alasan di balik keengganan warga Rohingya kembali ke Myanmar.
Meski repatriasi akan direncanakan 22 Agustus mendatang, Pemerintah Bangaldesh kembali menegaskan tidak akan melakukan pemaksaan kepada warga.
“Bangladesh tidak menginginkan apapun selain repatriasi yang aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan,” kata seorang pejabat Bangladesh yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, seorang aktivis the Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, Mohammed Eleyas, mengatakan bahwa belum ada komunikasi lebih lanjut terkait rencana repatriasi etnis Rohingya. Eleyas menambahkan Myanmar harus menyetujui tuntutan utama masyarakat sebelum repatriasi dimulai.
Sementara itu, otoritas pengungsian PBB (United Nation High Comissioner for Refugees/UNHCR) menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan survei kepada para pengungsi terkait kerelaan mereka agar dapat kembali ke Myanmar.
“UNHCR dapat memberikan informasi yang relevan dan diandalkan terkait kondisi Myanmar kepada para pengungsi tergantung pada kendala yang mungkin terjadi saat proses repatriasi berlangsung,” kata juru bicara UNHCR. [Mohamad Deny Irawan]
