Jakarta, Gontornews—Sebuah konferensi bertaraf internasional berlangsung di Paris, Prancis, Jum’at (6/3). Pertemuan yang menghadirkan sejumlah pejabat dari Kuartet Timur Tengah, PBB, Liga Arab dan sejumlah negara lainnya ini untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina.
Indonesia juga menjadi salah satu peserta undangan dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Indonesia dipandang memiliki posisi yang unik sebagai negara yang selalu setia mengkampanyekan solusi untuk masalah Israel-Palestina,†terang Juru Bicara Kemenlu Armananta Nasir seperti dilansir laman kemenlu.
Melalui forum tersebut, ujar Nasir, Indonesia diharapkan dapat memberikan perpektif dan pandangan baru dalam permasalahan Israel-Palestina. “Saat ini, fokus Peace Conference adalah menekankan pentingnya two-state solution,” terangnya.
Kesediaan Indonesia tidak lepas dari sokongan terhadap Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan dukungan ke Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sementara, pemerintah Prancis berharap, melalui konferensi internasional ini akan menetapkan sebuah kerangka kerja negosiasi damai setelah upaya AS sebagai penengah kesepakatan dua negara gagal pada 2014.
Prancis, yang memiliki hak veto di PBB sempat mengusulkan adanya pengamat internasional di komplek al-Aqsa untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketegangan di kawasan tersebut. Perancis juga mendesak agar Israel dan Palestina menjadi dua negara merdeka yang hidup berdampingan.
Usulan tersebut pernah disampaikan dalam Proposal Prancis yang memberi tekanan kepada Israel. Jika menolak proposal tersebut, Prancis akan mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah ini tentu bisa diikuti negara-negara lain.
Perdana Menteri Prancis Manuel Valls dalam kesempatan wawancara dengan Al-Arabiya akhir bulan Mei lalu menegaskan bahwa tujuan utama konferensi perdamaian Israel-Palestina 2016 adalah pembentukan negara Palestina.
“Israel harus segera menghentikan pembangunan komplek pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pembangunan itu adalah batu sandungan terbesar dalam upaya damai kedua negara,†tuturnya.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam upaya Prancis untuk mengatur pertemuan puncak perdamaian untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan Palestina. Netanyahu mengatakan, perdamaian tidak akan tercapai dengan konferensi internasional.
“Cara untuk berdamai tidak melalui konferensi internasional yang berusaha untuk memaksakan perjanjian, membuat tuntutan Palestina lebih ekstrim dan membuat perdamaian lebih jauh,” katanya. [Ahmad Muhajir/DJ]
