Jakarta, Gontornews – Utang tak pernah lepas dari sejarah pembangunan nasional di Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kepeimpinan nasional. Mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo. Selama itu pula, utang luar negeri selalu hadir untuk menambal deficit anggaran pembangunan. Nilainya terus membesar dari masa ke masa, sementara kualitas tata kelola malah memburuk.
Hasil analisis data time seris 1976-2021 menunjukan, utang dan anggaran berkorelasi positif terhadap dinamika nilai PDB Indonesia. Namun begitu, PDB berkorelasi negatif dengan variabel dummy rezim pemerintahan. Ini memberi interpretasi bahwa kemampuan rezim-rezim setelah Orde Baru (Era Soeharto) dalam tatakelola utang luar negeri untuk mendukung perekonomian nasional tidak lebih dari masa Orde Baru (Era Soeharto). ‘’Era SBY dan Era Habibie relatif lebih baik dari rezim Era Abdurrahman wahid, Era Megawati dan Era Jokowi. Secara relative, tatakelola utang Era Jokowi bahkan paling buruk disbanding rezim-rezim lain dalam masa era reformasi,’’ ungkap Ir. Dedi Junaedi M.Si dalam presentas di Webinar The 1st International Cpnference on Islamic Economic (ICIE) 2022 di Bogor, Sabtu (26/03).
Dalam konferensi itu, dosen ekonomi syariah IAI Nasional Laa Roiba ini menyampaikan paper berjudul: Analysis of the Impact of Debt on the Indonesian Economy for the Period 1976-2021: Comparative Study between Government Regimes. Paper ilmiah ini ditulis bersama Dr Efrita Norman, Faisal MM, dan Dr Arman Paramansyah.
Bertema The Acceleration of Islamic Economic, Development and Growth in The Era of Disruption, Konferensi ICIE 2022 ini diikuti oleh ratusan akademisi. Mereka berasal dari lebih dari 30 kampus dalam negeri dan 10 kampus luar Negeri. Antara lain Khatam al-Morsaleen International University (Mesir), An Najah Univeristy Burao Somal (Somalia), As Sunnah International Universty Nigeria, Kuwait University dan lainnya
Kepala Pusat Pubikasi IAI Nasional Laa Roiba Bogor menjelaskan, berdasarkan hasil uji statistic, secara simultan semua variabel bebas (utang, anggaran, infasi, populasi, Era1, Era2, Era3, Era4, Era5) berpengaruh secara signifikans terhadap dinamikan nilai GDB. Tingkat koreasi sangat kuat (R2 0,9874) dengan koefisien determinasi 98,74%). Aratinya Sembilan variabel bebas dapat menjelaskan dinamika nilai GDP Indonesia sebesar 98,74%, sisanya (1,26%) dijelaskan oleh variabel yang yang tidak diteliti.
Secara parsial, pada tinggat kepercayaan 95% (tingkat error α 5%), Utang (dalam jutaan US$), jumlah anggaran, inflasi dan perbedaan rezim pemerintahan (Era1, Era2, Era3, Era4, Era5) berpengaruh signfikans terhadap dinamika GDP Indonesia. Sementara jumlah penduduk pengaruhnya tidak nyata terhadap dinamika nilai GDP Indonesia.
Secara matematis, relasi antara variabel bebas dengan GDP dapat dituliskan dengan model ekonometrik berikut;
GDP = – 55,8379 + 2,18 Debt + 2,582 Budget – 2,2657 Inflasi – 119,775 Era1
- 9347 Era2 – 228.9394 Era3 – 114.9480 Era4 – 267.6112 Era5
Utang dan anggaran berkorelasi positif dengan GDP. Artinya, setiap tambahan utang dan anggaran terbukti dapat meningkatkan nilai GDP. Sementata inflasi dan perbidaan rezim pemerintahan justru berkotelasi negatif dengan GDP. Artinya, inflasi memang cenderung menggerus nilai GDP. Fenomena ini normal mengikuti kaidah relasi antara inflasid an perekonomian sebuah Negara.
Yang menarik, semua variabel dummy perbedaan rezim bernilai negative. Ini dapat dimaknai bahwa kemampuan rezim-rezim setelah Orde Baru (Era Soeharto) dalam tatakelola utang luar negeri untuk mendukung perekonomia tidak leboih bagi dari masa Era Soeharto. Era SBY dan Era Habibie relatif lebih baik dari rezim Era Abdurrahman wahid, Era Megawati dan Era Jokowi. Secara relative, tatakelola utang Era Jokowi bahkan paling buruk disbanding rezim-rezim lain dalam masa era reformasi.
Berdasarkan hasil dan kesimpulan riset, tim penulis merekomendasikan sebagai berikut: (1) Pemerintahan Jokowi dan penerusnya kelak perlu belajar dari success story pengelolaan utang era pendahulunya, khususnya pada masa Orde Baru, Era Habibie, dan Era SBY. (2) Untuk mendapatkan hasil riset yang lebih akurat perlu penelitian lanjutan dengan data yang lebih lengkap dan parameter lebih luas. (3) Program dan kebijakan pembangunan semestinya tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga aspek pemerataan dan kesejahteran rakyat secara keseluruhan.[DJ]
