Jenewa, Gontornews — Dewan Keamanan PBB (DK PBB) meminta militer Myanmar untuk melepaskan Aung San Suu Kyi dan petinggi partai National League for Democracy (NLD). DK PBB menyerukan Myanmar agar menegakkan demokrasi meski tidak mengutuk kudeta yang terjadi pada Senin (1/2/2021) tersebut.
DK PBB yang beranggotakan 15 orang menyepakati konsensus, Kamis (4/2/2021), mendorong pemerintah Myanmar untuk menegakkan demokrasi. Mereka juga mendorong militer Myanmar untuk tidak melakukan kekerasan serta menghormati hak asasi manusia serta supermasi hukum.
“(DK PBB) menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum,” kata DK PBB yang dilansir Reuters.
Narasi ini lebih halus ketimbang narasi yang Inggris ajukan yang berisi kutukan terhadap kudeta militer Myanmar. Sebagai informasi, Cina dan Rusia, dua anggota DK PBB, merupakan dua sekutu yang melindungi kepentingan Myanmar di PBB.
Beijing pun berpesan kepada Myanmar untuk memperhatikan segala tindakan yang mengarah pada hasil yang positif.
Sebagai informasi, militer menahan Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi partai Nation League for Democracy (NLD) dalam penggerebekan Senin (1/2/2021). Pihak militer berdalih telah terjadi kecuarangan dalam perhitungan hasil pemilihan umum.
Juru bicara NLD, Myo Nyunt, menjelaskan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan sejumlah pimpinan NLD ditahan pada Senin dini hari.
“Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak gegabah dalam memberikan tanggapan. Saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya kepada Reuters.
Sejak saat itu, sambungan telepon terputus pun dengan televisi pemerintah, MRTV, juga terkendala gangguan teknis. Terbaru, Myanmar memblokir akses platform media sosial, Facebook. [Mohamad Deny Irawan]
