Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Jokowi pada Senin (25/01). Menurutnya, pencanangan gerakan wakaf uang merupakan bukti pengakuan pemerintah atas potensi kontribusi materiil yang nyata dari umat Islam dalam membantu pembiayaan negara, di tengah turunnya penerimaan pajak akibat Covid-19.
HNW menyebutkan, potensi umat Islam membantu secara materiil selain yang nonmateriil terhadap eksistensi dan pembangunan NKRI merupakan tradisi menyejarah umat Islam Indonesia, bahkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Tercatat dalam tinta emas sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana Sultan Mataram, Sultan Pontianak, Sultan Siak, dan yang lainnya, selain rela menyerahkan kedaulatan kawasannya untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia, mereka juga menghibahkan uang yang sangat berharga, senilai 19 juta gulden (setara dengan sekitar Rp 1,9 triliun).
Sementara itu masyarakat Aceh merelakan emas dan perhiasan mereka untuk disumbangkan kepada negara agar Republik Indonesia bisa membeli pesawat udara. “Dengan berbagai bantuan, kontribusi dan pengorbanan itu, bukan berarti umat Islam minta diistimewakan, tetapi wajarnya Pemerintah berlaku yang adil,” tegas HNW.
Apalagi Wakil Presiden dalam sambutannya saat peluncuran program juga menyampaikan pentingnya peran ulama, ustadz, mubaligh, dan kiai untuk menyosialisasikan wakaf uang kepada umat, sehingga bisa mendorong Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2024.
“Kembali terbukti potensi umat untuk membantu keuangan/pembangunan bangsa, karenanya kalaupun tidak diterimakasihi, janganlah dizalimi, jangan diberlakukan secara tidak adil, misalnya dengan tuduhan/framing intoleran, radikalisme, dan ekstremisme,” ujar HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/01).
Ia menyebutkan, potensi wakaf uang berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia mencapai Rp 180 triliun, tapi realisasinya selama ini baru Rp 255 miliar. Namun, justru di tahun 2020 ketika pandemi terjadi, Pemerintah berhasil memperoleh Rp 65,7 miliar dari hanya dua kali penerbitan cash waqf linked Sukuk. Jika pembelian Sukuk umumnya didominasi perbankan yang mencari portofolio aman, dalam kasus Sukuk wakaf uang pembelinya 95 persen individual. Artinya, dalam kondisi sulit pun umat Islam selalu siap berkontribusi untuk negara.
HNW yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama ini menilai, selain wakaf uang, Pemerintah juga menerima kontribusi dana umat dalam bentuk zakat dan dana haji. Perolehan zakat nasional terus meningkat hingga tembus Rp 10 triliun di tahun 2020, yang antara lain digunakan untuk membantu kewajiban negara menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di Indonesia.
Di tahun yang sama, dana kelolaan haji mencapai Rp 135 triliun, di mana Rp 49 triliun ditempatkan pada Sukuk, yang umumnya digunakan untuk tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Umat Islam secara konsisten terlibat berkontribusi positif dalam pembangunan dan penjagaan NKRI. Bahkan Pemerintah juga minta tolong ke lembaga keumatan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk meyakinkan masyarakat soal vaksinasi. Maka sewajarnyalah bila potensi dan kontribusi umat Islam untuk Indonesia disikapi oleh Pemerintah dengan yang seadil-adilnya,” papar HNW.
Selain itu, lanjutnya, umat Islam dengan serius menyelamatkan aset negara dengan tidak membiarkan terjadinya penguasaan kawasan oleh segelintir pemodal, mengoreksi praktik korupsi yang sudah ekstrem merugikan keuangan negara dan rakyat seperti BLBI, Century, Jiwasraya, Asabri, BPJS Tenaga Kerja dan Bansos termasuk untuk kalangan disabilitas. “Agar umat percaya, sehingga program-program yang diluncurkan seperti wakaf uang, wakaf barang, dan zakat, dapat berjalan dan berdampak positif bagi keuangan negara dan pembangunan bangsa,” tegas HNW. []
