Moskow, Gontornews — Rusia pada 24 Januari menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negerinya ketika terjadi aksi demonstrasi pendukung politisi oposisi Alexei Navalny yang dipenjara.
Hurriyetdailynews.com melansir, lebih dari 3.500 demonstran ditahan dalam aksi protes pada 23 Januari, sejumlah orang terluka dalam bentrokan dengan polisi di Moskow, menyusul seruan Navalny untuk melakukan unjuk rasa menentang pemerintahan 20 tahun Presiden Vladimir Putin.
Negara-negara Barat mengutuk “taktik kasar” yang digunakan terhadap para demonstran. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan pada 24 Januari, penangkapan massal para pengunjuk rasa merupakan “penghinaan yang tidak dapat ditoleransi” dan “mengarah ke otoritarianisme”.
Presiden Polandia Andrzej Duda telah menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia atas perlakuan terhadap Navalny, Financial Times melaporkan pada 24 Januari.
“Satu-satunya cara untuk (menghindari konflik) ialah dengan memaksa (Rusia) mematuhi hukum internasional. Satu-satunya cara untuk melakukan ini tanpa senapan, meriam dan bom ialah melalui sanksi,” kata Duda kepada Financial Times.
Pemimpin Polandia itu juga mengatakan kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, untuk mempertimbangkan kembali rencananya mengunjungi Rusia bulan depan kecuali Navalny dibebaskan.
Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan mempertimbangkan respons mereka atas penahanan Navalny pada hari Senin. Borrell mengatakan, “langkah selanjutnya” akan dibahas.
Jurubicara Putin, Dmitry Peskov, pada 24 Januari menuduh kedutaan AS mencampuri urusan dalam negeri Rusia setelah kedutaan memperingatkan kepada warga AS di Rusia untuk menghindari protes.
“Tentu saja, publikasi ini tidak pantas,” kata Peskov kepada saluran TV pemerintah. “Dan tentu saja secara tidak langsung, mereka benar-benar mencampuri urusan rumah tangga kita.”
Namun jurubicara kedutaan AS mengatakan, kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia secara rutin mengeluarkan pesan keamanan kepada warganya. “Ini adalah praktik umum dan rutin dari misi diplomatik banyak negara,” katanya kepada AFP pada 24 Januari.
Kedutaan Besar AS di Moskow pada 23 Januari mengatakan bahwa Washington mendukung “hak semua orang untuk melakukan protes damai dan kebebasan berekspresi”.
Peskov juga menuduh penyelenggara protes berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Dia mengatakan, jumlah orang yang berdemonstrasi tidak seberapa dibandingkan dengan pendukung Putin.
“Banyak orang memilih Putin,” kata Peskov, menunjuk pada pemungutan suara konstitusional tahun lalu yang memungkinkan Putin (68) berkuasa hingga 2036.
Navalny, kritikus Putin yang paling terkemuka, ditangkap saat kembali ke Moskow akhir pekan lalu setelah berbulan-bulan menjalani perawatan di Jerman karena keracunan yang hampir mematikan oleh agen saraf Novichok.
Dia kemudian menyerukan aksi protes pada 23 Januari. Aksi ini terjadi di lebih dari 100 kota di Rusia, sebuah cakupan aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sekitar 20.000 orang melakukan protes di Moskow dan lebih dari 10.000 di Saint Petersburg, menurut perkiraan wartawan AFP. Aksi unjuk rasa juga terjadi di berbagai negara termasuk Prancis dan Lituania.
Leonid Volkov, kepala jaringan regional Navalny, memuji jumlah demonstran tersebut.
“Saya pasti bangga, sangat terkesan dan terinspirasi,” kata Volkov kepada AFP. Tim Navalny berharap untuk menggelar aksi lagi, akhir pekan depan.
Banyak pemrotes mengatakan, mereka marah dengan temuan properti mewah di Laut Hitam yang diduga milik Putin.
Namun Peskov mengatakan, rumah mewah di Laut Hitam itu milik “pribadi” dan tidak ada hubungannya dengan Putin.
Pemantau OVD Info mengatakan, polisi menangkap setidaknya 3.521 pengunjuk rasa. Sebanyak 1.398 orang ditahan di Moskow dan 526 di Saint Petersburg.
Kepala dewan hak asasi manusia Rusia, Valery Fadeyev, mengatakan sebagian besar dari mereka yang ditahan di Moskow telah dibebaskan.
Dia mengatakan, protes itu ilegal dan terjadi di masa pandemi virus corona. “Saya melihat tidak ada pelanggaran apapun,” ujarnya.
Navalny, yang menjadi terkenal satu dekade lalu, menuduh badan keamanan FSB berusaha meracuninya atas perintah Putin.
Dia menjadi target dari beberapa penyelidikan kriminal otoritas yang berkuasa berencana untuk menghukumnya dengan hukuman penjara yang lama. []
