Istanbul, Gontornews — Lebih dari satu juta orang menghadiri rapat umum pro-demokrasi yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Ahad (7/8).
Rapat umum merespon kudeta Turki yang gagal bulan lalu, itu dihadiri Presiden Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri dan dua pemimpin partai oposisi di Turki.
“Dunia sedang melihat Anda sekarang,” kata Presiden Erdogan memulai pidatonya. “Anda harus bangga pada diri sendiri. Setiap orang dari Anda berjuang untuk kebebasan dan demokrasi. Anda semua adalah pahlawan.”
Erdogan mengatakan, pada tanggal 15 Juli, orang-orang Turki telah membuktikan bahwa “kita cukup besar untuk menggagalkan setiap kudeta”, mengecam mereka yang berada di balik rencana untuk menggulingkan pemerintahannya sebagai “organisasi teroris”.
Ayse Karabat dari Al Jazeera menggambarkan peristiwa ini sebagai “pertemuan terbesar dan yang paling ramai dalam sejarah politik Turki”.
Rapat umum demokrasi itu dimaksudkan untuk mewakili kesatuan negara, dan Erdogan mendesak peserta untuk hanya membawa bendera Turki, bukan bendera atau spanduk partai.
Sekitar 13 ribu orang, selain petugas kepolisian, bertugas mengamankan acara itu. Helikopter, ambulans dan lebih dari 700 tenaga medis juga disiagakan.
Aksi serupa digelar serentak di seluruh negeri, menurut pejabat dari partai yang berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).
Selain Erdogan, rapat umum itu juga dihadiri Perdana Menteri Binali Yildirim, yang juga pemimpin AKP, serta pemimpin partai oposisi utama, Partai Republik Rakyat (CHP) Kemal Kilicdaroglu dan pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Devlet Bahceli.
Kilicdaroglu dan Bahceli menyampaikan pidatonya sebelum perdana menteri dan presiden.
Pemimpin oposisi Kilicdaroglu mengatakan, kudeta yang gagal telah membuka “pintu baru kompromi” dalam politik. Ia menambahkan, politik sekarang harus keluar dari masjid, gedung pengadilan, dan barak militer. “Ada Turki baru setelah tanggal 15 Juli,” kata Kilicdaroglu.
Dalam sambutannya, Erdogan mengatakan bahwa ia akan mendukung diberlakukannya kembali hukuman mati, dan parlemen harus menyetujuinya. Ia menegaskan, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina juga menerapkan hukuman mati.
Yildirim memuji mereka yang bertempur dengan gagah berani dan menentang kudeta.
Pemimpin dan wakil Partai Demokrasi Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi, Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag, tidak diundang dalam rapat akbar itu. HDP menentang kudeta, tapi mendukung Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang dilarang. [Rusdiono Mukri]
