Jenewa, Gontornews — Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana menggelar sesi debat untuk mempelajari dugaan “rasisme sistemik, aksi brutal kepolisian, dan kekerasan terhadap unjuk rasa damai” di Amerika Serikat pada Rabu (17/6).
Keputusan itu menanggapi permintaan dari Burkina Faso, mewakili negara-negara di Afrika, minggu lalu, kata Dewan HAM PBB lewat pernyataan tertulis.
AS bukan bagian dari 47 anggota Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa. Amerika Serikat, di bawah pimpinan Presiden Donald Trump, keluar dari Dewan HAM PBB dua tahun lalu karena curiga lembaga itu punya pandangan bias terhadap Israel.
“Kematian George Floyd sayangnya bukan insiden yang berdiri sendiri,” demikian pernyataan negara-negara Afrika dalam sebuah surat yang disiarkan ke publik oleh PBB.
Floyd merupakan warga kulit hitam AS yang tewas pada 25 Mei setelah lehernya digencet oleh lutut seorang polisi kulit putih dari Kota Minneapolis, Minnesota. Kematian Floyd memicu aksi protes di puluhan kota AS dan beberapa negara lainnya.
“Banyak warga keturunan Afrika yang tak bersenjata bernasib sama (dengan Floyd) karena aksi kekerasan polisi yang tidak terkontrol,” demikian isi surat permintaan itu.
Surat itu juga menyebutkan “kegeraman masyarakat internasional” menunjukkan Dewan HAM PBB punya peran penting membahas isu tersebut. Setidaknya, 600 kelompok aktivis dan kerabat korban pada minggu lalu telah meminta adanya sesi khusus yang dibuat Dewan HAM PBB untuk membahas insiden di AS.
Dewan Kota Minneapolis, Jumat (12/6), mengesahkan resolusi pembentukan sistem keamanan masyarakat berbasis komunitas untuk menggantikan kepolisian setelah kematian Floyd.
Sementara itu, tewasnya seorang warga kulit hitam lainnya, Rayshard Brooks, oleh seorang polisi kulit putih di Atlanta, Jumat, kembali memancing aksi protes massa di kota.
Otoritas setempat menyatakan Brooks tewas terbunuh oleh luka tembak yang menembus hingga ke punggung, demikian informasi dari unit forensik, Minggu (14/6).[DJ]
