BACA JUGA
Jakarta, Gontornews— Umat Islam di Indonesia sangat bermacam-macam. Organisasinya juga banyak sekali. Di MUI saja ada 67 organisasi. Oleh karena itu MUI bertekad untuk menjadi tenda yang di dalamnya ada umat Islam. “Ada yang keras, ada yang lembek. Nah ini bagaimana mengeraskan yang lembek, melembekkan yang keras supaya sejenis,”tutur Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam sebuah acara di Bogor 28/11/2016.
Menurutnya, perbedaan tidak harus dihilangkan. “Yang tidak boleh itu ego, ananiyah, ashobiyah, atau ananiyah jam’iyyah, ashobiyah jam’iyah atau ego kelompok. Karena, ini sumber klonflik. Oleh karena itu harus ada tasamuh, karena di dalam umat Islam itu ada perbedaan. Perbedaan itu harus ditoleransi,”tandasnya.
Kendati demikian MUI membuat satu batasan dalam menyikapi, yang boleh ditoleransi itu sepanjang masuk dalam wilayah perbedaan. Artinya apa? Kalau di luar wilayah perbedaan itu namanya bukan perbedaan tapi itu penyimpangan. Karena itu perbedaan ditoleransi, penyimpangan diamputasi. Namun masalah yang kemudian menjadi pelik itu adalah bagaimana menyatukan umat. Karenanya harus ada pemimpin, harus ada imamah. Imamah personal belum ketemu orangnya.
Sebab, ada banyak imamah, ada imamah Muhammadiyah, imamah Nahdliyyah (NU), ada imamah al ittihadiyah. Sedangkan imamah Islamiyah belum ketemu orangnya. Karena itu saya usulkan imamahnya tidak usah orang, tapi lembaga. “Saya usulkan imamah al-institusionaliyah, dan banyak yang sepakat bahwa yang pantas, layak untuk menjadi imamah institusionaliyah adalah Majelis Ulama Indonesia dan kita sudah mulai rapat,”bebernya.
Lanjut Kiai Ma’ruf menambahkan dirinya terharu dengan pernyataan Habib Riziq yang bersedia mengawal fatwa-fatwa MUI. “Saya terharu dengan pernyataan Habib Riziq bahwa GNPF ini tidak saja hanya di pusat dia akan bangun sampai ke daerah untuk mengawal fatwa-fatwa MUI. Supaya efektif dan supaya bisa menjadi ilzam supaya bisa dieksekusi sampai kebawah,”jelasnya. (Muh Khaerul Muttaqien)
