Kolombo, Gontornews — Pemerintah Sri Lanka, Selasa (14/6/2022), menyetujui empat hari kerja dalam sepekan bagi para pekerja di sektor publik. Langkah ini diambil untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kekurangan bahan bakar serta mendorong mereka untuk menanam tanaman pangan.
Sebagai informasi, pemerintah Sri Lanka mengalami kekurangan devisa parah. Akibatnya, negara harus berjuang keras untuk membayar impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan bagi pasien kritis.
Lebih dari 22 juta penduduk Sri Lanka harus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar serta mengalami pemadaman listrik selama berbulan-bulan.
Kabinet Sri Lanka, Senin (13/6/2022) malam, menyetujui proposal untuk memberikan cuti setiap hari Jumat bagi para pekerja sektor publik. Selain untuk mengurangi konsumsi bahan bakar selama perjalanan, kebijakan ini juga dilakukan untuk mendorong para pekerja publik sebagai petani untuk sementara.
“Tampaknya tepat untuk memberikan cuti satu hari kerja kepada pejabat pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan pertanian di halaman belakang rumah mereka atau di tempat lain sebagai solusi untuk kekurangan pangan yang kami harapkan,” kata kantor informasi pemerintah sebagaimana dilansir Reuters.
Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan potensi krisis pangan yang membayang Sri Lanka. Karena itu, PBB berencana untuk memberikan bantuan sekitar 47 juta Dolar Amerika Serikat untuk membantu lebih dari satu juta warga rentan di Sri Lanka.
Situasi ini semakin parah seiring terjadinya depresiasi mata uang, kenaikan harga komoditas global serta kebijakan untuk melarang penggunaan pupuk kimia. Situasi ini yang kemudian mendorong inflasi harga makanan di Sri Lanka hingga 57 persen pada bulan April lalu. [Mohamad Deny Irawan]
