Prof Dr R Siti Zuhro MA, Peneliti Senior LIPI bidang Politik
Pemilu serentak akan digelar tahun 2019. Masyarakat akan disuguhi penyelenggaraan pemilu yang cukup rumit. Terbayang, saat masuk ke bilik tempat pemungutan suara, setiap orang akan diberikan lima kertas untuk memilih pilihannya.
Minimnya pengetahuan masyarakat akan calon pilihannya akan berdampak pada kualitas calon pilihannya. Tak heran jika nantinya masyarakat lebih memilih para calon yang sudah dikenalnya atau populer. Sementara untuk mengkaji siapa para calonnya abai dan tak peduli.
Pemilu serentak memilih presiden dan wakilnya serta memilih para legislatif merupakan uji coba pemilu langsung sejak tahun 2005. Di pemilu 2019 ini akan dipertaruhkan kualitas hasil dari pemilu serentak ini.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang gelaran akbar pemilu serentak 2019 ini, wartawan Majalah Gontor Fathurroji NK mewawancarai Peneliti Senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bidang politik, Prof Dr R Siti Zuhro MA di kantornya beberapa waktu lalu, berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana tanggapan Anda terkait pemilu serentak 2019?
Tanggapan saya sebagai peneliti, ini adalah pemilu pertama kali yang dilakukan serentak yang melibatkan pemilu legislatif dan pilpres. Berarti simultan dilakukan bersamaan. Tentu ini tidak ada contoh sebelumnya sehingga akan menjadi praktik pertama kali dan kita tidak tahu akan seperti apa desain pemilu serentak ini, apakah betul-betul akan mencapai target dan mewujudkan pemilu yang berkualitas, pemilu yang penuh keadaban dan yang diikuti aturan main yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan.
Bagaimana Anda melihat tahapan pemilu sekarang ini?
Ini kita menyaksikan tahapan-tahapan awal adalah kampanye yang cukup panjang. Jadi tahapan kampanye yang menunjukkan individual atau personal. Nanti akan saling bersaing antara petahana dan lawan tanding. Jadi masing-masing kandidat dalam hal ini ada dua, yaitu petahana dan lawan tanding. Bagaimana kontenstasi nanti apakah cukup fair dan adil meletakkan kompetisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada penghalalan semua cara yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dengan semua tim suksesnya, mulai dari pusat sampai bawah. Ini penting sekali jangan sampai ternoda praktiknya dengan pelanggaran-pelanggaran, baik hukum maupun etika.
Jadi Anda melihatnya masih menonjolkan personal bukan program?
Ini harusnya diingatkan tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga kepada masing-masing tim pemenangan untuk meramu, menyediakan dan menyuguhkan kepada publik bahwa melalui calon RI 1 dan RI 2 itu, bagaimana narasi, argumentasi dan massage yang akan disampaikan betul-betul yang substansif, bukan personalnya.
Mengapa kontestasi saat ini lebih menonjol personalnya?
Lebih sensasional, masing-masing calon mengetahui bahwa masyarakat lebih antusias kalau masyarakat ada sensasinya. Tapi tidak semuanya ke personal, buktinya ada keluhan dan kritik tajam dari masyarakat bahwa sebetulnya masyarakat tidak hanya disimpangkan pada soal personal. Inginnya ada adu program dan gagasan. Satunya punya program apa, satunya menimpali dengan program khasnya sebagai lawan tanding. Jangan dikira masyarakat senang dengan hirup pikuk politik yang hanya konflik antarelite. Tidak.
Bagaimana dengan pemilihan legislatif?
Menurut saya juga sama pentingnya harus dipersiapkan dengan matang oleh partai politik karena calon legislatif yang diandalkan masing-masing partai akan menjadi show bagi partai apakah ia akan bisa bertahan di parlemen. Kalau bisa bertahan, berapa presentasinya. Kalau tidak bisa bertahan bagaimana caranya agar bisa meyakinkan masyarakat. Memang ada kerumitan tersendiri karena satu sisi partai berkehendak mengunggulkan pasangan calon presiden dan wakilnya yang disepakati. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran sendiri tentang nasib partainya. Apa artinya dia mendukung capres kalau partainya tidak masuk. Ini yang memerlukan kepiawaian bagaimana agar mampu meng-collect-kan antara institusi partai dengan calon yang diusungnya.
Menurut Anda, lebih dominan mengunggulkan para caleg atau pasangan presidennya?
Tentu mereka akan memikirkan nasib partainya. Karena sebetulnya yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden, tanpa harus susah payah, mesin partai digempur, sebetulnya masing-masing calon ini sudah memiliki audiens. Mereka sebagian sudah menentukan pilihan. Bagi legislatif, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mempromosikan capres dan cawapres.
Tapi untuk calon legislatif, jumlahnya yang banyak sebagian belum dikenal. Bisa dibayangkan, bagaimana sulitnya dialami memilih caleg yang tepat. Makanya juga dianjurkan caleg itu turun door to door ke dapilnya. Jadi kalau sudah incumbent mereka tinggal merekonfirmasi dukungannya. Sedangkan untuk calon baru biasanya kesulitan.
Saat ini di dapil satu partai ada beberapa nama dan yang diutamakan nomor urut satu? Bagaimana tanggapan Anda?
Ini memang sudah menjadi kesepakatan sebelumnya. Tapi menurut saya, ini menjadi lahan kontestasi yang sulit bagi pendatang baru apalagi mereka puas dengan calon lama. Kemungkinan calon lama menang, besar kecuali bermasalah. Tapi kalau melihat kecenderungan mereka ini sudah boleh kampanye mereka melakukan dengan sangat semangat karena mereka juga tahu bahwa kedudukannya terancam baik oleh sesama partai maupun dari partai lainnya. Ini menunjukkan kontestasinya sangat besar.
Bagaimana Anda melihat sistem pemilu serentak di negara lain?
Di negara lain, di Amerika ada mid term election. Jadi namanya presidential itu, pemilihannya didahulukan. Setelah 2 tahun mid term election dan kongres akan dikuasai oleh siapa. Bagusnya di sana rasional dan mengedepankan, kalau presidential yang pemilu presiden yang di dahulukan. Setelah memimpin 1,5 tahun baru ada mid term election, yang sekarang dimenangkan Demokrat. Itu karena dilakukan untuk mengoreksi kelakuan presiden terpilih. Kalau di Indonesia pertimbangannya efisiensi sehingga diserentakkan namun justru kita tersandera sendiri dengan desain yang rumit.
Apa maksudnya desain yang rumit?
Ini pemilu serentak. Partai yang ikut juga banyak, persyaratan tidak lancar contohnya kemarin KPU lebih sepakat caleg tidak boleh mantan napi sementara di sana dibolehkan sehingga tarik ulur dan MA membolehkan. Termasuk DPD maunya hanya dari perseorangan tidak partai politik, begitu digugat, kemudian dibolehkan. Jadi kita sudah sangat rumit ditambah peraturan yang tidak firm. Ini baru disahkan baru dilaksanakan ada PKPU, muncul judicial review dan dikabulkan MK maka risikonya posisinya dilematis bagi KPU dan mau tidak mau KPU harus merevisi keputusannya karena keputusan MK absah dan mengikat. Jadi di Indonesia ini masih bermain disumbu pendek bukan untuk jangka panjang.
Bagaimana sebaiknya?
Harusnya demokrasi dikelola dengan tata kelola yang terformat dan terukur, tidak bisa hanya berorientasi dengan jangka pendek. Kalau jangka pendek harusnya pendek-pendek, padahal negara bangsa ini dibangun untuk longtime bukan sekedar sampai 2019, 2024, negara apa kalau begitu?
Jadi negara bangsa yang dikonsepsikan oleh para pendiri bangsa adalah negara yang harus mencapai satu tujuan adil makmur, sejahtera dan memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini yang harus dipahami bukan untuk kontestasi sempit, sumbu pendek dan seumur jagung. Kita jangan terpaku pada desain pemilu yang hanya mengukur pada ukuran yang belum tentu kita mampu melakukannya, selalu tambal sulam.
Kita belum bisa berpikir secara komprehensif utuh dan memikirkan dampak-dampaknya. Undang-undang yang betul-betul matang, itu naskah akademiknya tidak hanya melahirkan peraturan yang life service tapi betul-betul sudah didesain jangka panjang serta ada kesepakatan kepada para pengurus negara ini untuk berkomitmen mengurus. Seharusnya itu yang muncul tapi kenyataannya baru tiga tahun kita harus merevisi lagi dan ini menunjukkan kita tidak pernah berpikir jernih dan jangka panjang dengan cara-cara yang visioner. Selalu kalau ada idealisme seperti itu akan terpenggal di tengah jalan dan dibatalkan. Siapa yang bertanggung jawab? Itu kembali kepada DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang.
Siapa DPR dan pemerintah, ujung-ujungnya partai politik karena yang duduk di pucuk pimpinan pemerintahan, baik kementerian, lembaga bahkan RI 1 dan RI 2 itu partai politik. Jadi negara demokrasi kita milik partai politik karena ditopang oleh partai politik.
Kalau melihat pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang, yang ideal itu yang mana?
Dinamikan pemilu kita ini adalah pemilu yang penuh risiko. Orang Indonesia memang ada kekurangannya tapi jalan terus. Bayangkan pilkada sudah 15.500 lebih tapi masalah DPT terus terjadi, politik transaksional terus terjadi. Pemilu pertama tahun 1999 setelah orde baru tumbang kita tidak mendengar politik transaksional, politik pencitraan, apalagi lembaga survei tidak ada. Yang terdengar hanya multipartai sampai 48 partai peserta pemilu.
Terus tahun 2004 kita sampai sudah mulai menerapkan politik pencitraan dan lembaga survei. Partai kelihatannya ada fluktuasi hanya 24 partai peserta pemilu. Ini sudah mulai dikenalkan dengan lembaga survei dan politik pencitraan, bagaimana media branding, membranding calon.
Lalu periode kedua Pak SBY semakin menguat peran lembaga survei dan media darling, politik pencitraan dan branding calon. Pada 2014 kita baru pertama kali mendapatkan dua calon saja dan di sana head to head pasangan dan terjadi polarisasi. Meskipun belum ada politik SARA, hanya background masing-masing yang dipermasalahkan. Luar biasa kontestasinya sehingga banyak energi yang terkuras untuk memberikan solusi-solusi yang bergentayangan termasuk mengejar anasir dan stigma tertentu sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang akan ditawarkan para calon.
Ini yang menurut saya sangat tidak bagus karena 2014 institusi sudah mulai terpolitisasi dan juga birokrasinya. Jadi birokrasi tidak netral karena ditarik ke mana-mana. Dampaknya rakyat yang merasakannya. Dan dampak terhadap kohesi sosial, harmonisasi di masyarakat terganggu.
Bagaimana Anda melihat kekuatan petahana dalam pemilu?
Pemerintah dalam hal ini yang menjadi petahana tentu sulit dibedakan karena pada saat yang sama dia juga presiden. Kalau di Amerika kita tidak mendengarkan politisasi birokrasi sebagai kewajiban para menteri untuk turun ke bawah arena. Sangat profesional, tidak harus kampus harus mendukung, kementerian dan lembaga harus mendukung. Ini juga yang terjadi di Thailand. Meskipun sudah pernah menerapkan negara pejabat, sejak tahun 1990-an dia sangat memisahkan. Jadi kudeta boleh berkali-kali, pergantian sudah berkali-kali, pemerintahan silih berganti tapi birokrasi tidak boleh terkontaminasi dan diacak-acak. Sementara kita sejak pilkada langsung tahun 2005 politisasi birokrasi tidak bisa dihindarkan. Kita sulit tidak menyaksikan lagi politisasi birokrasi. Apalagi namanya PNS dan birokrasi sangat dilematis posisinya. Mendukung salah tidak mendukung salah, dia bisa di non job kan karena tidak mendukung atau mendukung.
Bagaimana sejatinya posisi birokrasi sebagai abdi negara?
Di eranya SBY politisasi birokrasi nyaris tidak terdengar tapi belakangan ini untuk pemilu 2014 sedikit terdengar dan di 2019 mulai marak. Ini yang harus dikembalikan ke marwahnya dan tidak ada negara yang maju tanpa ditopang birokrasi yang netral. Jadi birokrasi itu abdi negara, abdi masyarakat. Dia abdi masyarakat bukan abdi partai politik, itu yang harus dikembalikan ke marwahnya dan ke khittahnya. Kalau tidak tunggu kehancurannya karena birokrasi kita akan mengalami pembusukan dari dalam bukan perubahan dari dalam karena intrupsi kekuatan politik sangat kuat. Karena birokrasi kita tidak transparan dan akuntable itu yang akan menjadi kendala besar Indonesia sehingga sulit menjadi negara maju.
Apa harapan ke depan terhadap penyelenggaraan pemilu serentak ini?
Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum ke bilik suara 17 April 2019, masih ada ruang dan peluang untuk Indonesia dan kita semua khususnya yang memilih dan semua stakeholder semuanya bisa memperbaiki diri baik partai politik, penyelenggara KPU dan Bawaslu, institusi penegak hukum, media pers dan tak kalah penting masyatakat untuk menjadi pemilih cerdas.
Civil society harus terus menerus ikut mengawal dan menjadi penggerak simpul dan trigger agar mendapatkan pemilu yang penuh keadaban, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin pemilu yang kelima sejak 1999 ini terjadi pemilu yang banyak sengketa dan sengketa akan muncul ketika salah satu pasangan calon merasakan ada ketidakadilan.
Kontestasi yang tidak setara dan peluang itu njomplang karena yang satu boleh yang satu tidak boleh ini akan menimbulkan persoalan. Pemilu yang berkualitas dan adil itu bisa dilakukan dan diwujudkan dengan kesadaran yang tinggi dari stakeholder dan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi bahwa pemilu ini sangat penting untuk mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan betul-betul amanah, siddiq dan tabligh. Tidak lagi hanya hebat ketika kampanye lalu menjadikan masyarakat susah dan menderita. []
