Urumqi, Gontornews — Pemerintah Cina memastikan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan terhadap 1 juta etnis minoritas Uighur tidak akan diubah meski desakan dari dunia internasional mengemuka.
Meski berdalih mengadakan program deradikalisasi, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga hak asasi internasional menyebut bahwa kegiatan tersebut lebih dikategorikan sebagai tempat penahanan masal yang melibatkan etnis minoritas Muslim Uighur.
Pada bulan Agustus 2018 silam, sebuah panel PBB mengatakan bahwa pihaknya telah menerima jutaan laporan tentang aksi penyekapan dan penahanan sekitar 1 juta etnis minoritas Muslim Uighur di sejumlah tempat di Xinjiang.
Reuters bahkan menyebut tempat penyekapan tersebut bak tempat pengasingan berskala besar yang disiapkan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.
Meski demikian, Gubernur Xinjiang, Shohrat Zakir mengklaim bahwa ‘kamp penahanan’ telah mampu untuk mengurangi aksi ekstremisme serta memberikan pengetahuan hukum yang memadai serta mempelajari mereka bahasa Mandarin.
“Seiring berjalannya waktu, peserta program pendidikan akan semakin sedikit,” ungkap Shohrat Zakir saat mendampingi wartawan internasional mengunjungi kamp program pendidikan deradikalisasi di tiga daerah di Xinjiang.
“Satu juta orang adalah jumlah yang agak menakutkan. Satu juta orang dalam mekanisme pendidikan sangatlah tidak realistis. Itu murni rumor saja,” tambah Zakir membantah tuduhan bahwa Beijing melakukan pengasingan terhadap 1 juta etnis minoritas Uighur.
Di sisi lain, komunitas dunia untuk pengasingan etnis Uighur, World Uyghur Congress (WUC) mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Cina merupakan instrumen penghancuran identitas Uighur.
“Apa yang mereka coba lakukan adalah menghancurkan identitas Uighur,” kata Jurubicara WUC, Dilxat Raxit.
Setelah wartawan, Pemerintah Beijing menargetkan sejumlah duta besar negara non-Barat untuk mengunjungi dan melihat langsung kondisi kamp pengasingan Uighur di Xinjiang. [Mohamad Deny Irawan]
