Ribuan Orang Menentang Kesepakatan Koalisi Israel

Tel Aviv, Gontornews — Ribuan warga Israel telah berdemonstrasi menentang kesepakatan pemerintah koalisi yang membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa saat ia bersiap untuk diadili atas tuduhan korupsi.

Para pengunjuk rasa menentang Netanyahu sebagai perdana menteri sementara dia seorang tersangka kriminal.

Para pengunjuk rasa mengatakan, perjanjian pemerintah persatuan, yang memberi Netanyahu pengaruh atas penunjukan hakim dan pejabat hukum, “menghancurkan demokrasi” dan dimaksudkan untuk menyelamatkan Netanyahu dari masalah hukumnya.

Netanyahu dijadwalkan akan menghadapi persidangan bulan depan atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap. Namun dia membantah melakukan kesalahan.

Protes pada hari Sabtu terjadi di Rabin Square Tel Aviv. Selama aksi berlangsung, para demonstran menjaga jarak satu sama lain sejalan dengan peraturan kesehatan yang berlaku yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran virus corona.

Para pengunjuk rasa, mengenakan masker, mengibarkan bendera Israel dan menuntut Netanyahu yang dituduh melakukan korupsi. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan ratusan orang menghadiri rapat umum itu, tetapi laporan media setempat mengatakan ribuan orang ambil bagian.

Netanyahu dan mantan kepala militer Benny Gantz, pemimpin partai Biru dan Putih, menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada hari Senin setelah berpekan-pekan negosiasi untuk apa yang mereka sebut sebagai pemerintah “darurat nasional” yang dimaksudkan untuk mengarahkan negara melalui wabah koronavirus.

Kesepakatan itu memberi Netanyahu kekuasaan yang signifikan ketika dia berjuang untuk mempertahankan kekuasaan sementara menangkis tuduhan korupsi.

Partainya akan mendapatkan pengaruh atas penunjukan yudisial, yang dapat membantu Netanyahu jika kasusnya sampai Mahkamah Agung.

Kesepakatan itu mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak mengenai penunjukan kunci, termasuk jaksa agung dan jaksa penuntut negara, yang memberikan Netanyahu hak veto atas para pejabat yang memegang kendali atas nasib hukumnya. []