Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan upaya pengobatan Covid-19 harus mengacu pada standar Kementerian Kesehatan. Jokowi berharap tingkat kesembuhan Covid-19 meningkat sementara angka kematian akibat virus menurun.
“(Standar Kementerian Kesehatan) itu penting sekali. Sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun. Kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Jokowi saat memimpin Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (28/9) di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia mencapai 73,76 Persen, sedikit lebih rendah dari tingkat kesembuhan global, 73,85 Persen. Sementara angka kematian per 27 September di Indonesia adalah 3,77 Persen atau turun dari bulan sebelumnya, 4,33 Persen.
“Rata-rata kasus aktif di Indonesia mencapai 22,46 persen. Sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Saya kira ini baik untuk terus diperbaiki lagi. Saya kira ini baik unutk terus diperbaiki lagi,” sambung Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengingatkan Komite PCPEN untuk menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dalam menangani penyebaran Covid-19.
“Perlu saya sampaikan sekali lagi kepada Komite (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, red) bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi juga menginstruksikan pembatasan berskala mikro, baik di tingkat desa, kampung, RW, RT, kantor, atau pondok pesantren akan lebih efektif.
“Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Ini akan merugikan banyak orang,” ujar Presiden.
Terkait rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, Presiden memerintahkan agar hal tersebut direncanakan secara detail sejak awal.
“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang yang divaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” pungkas Presiden. [Mohamad Deny Irawan]
