Jakarta, Gontornews — Presiden Jokowi dalam rapat kabinet, Senin (28/9) menyebut angka kematian akibat Covid-19 Indonesia sedikit lebih tinggi dari angka dunia. Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena sistem kesehatan kita buruk dalam penanganan pandemi.
“Kalau penanganan pandemi kita bagus, kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponansial setelah satu semester bergulat dengan pandemi,” katanya dalam keterangan media, Senin (28/09).
Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, negara-negara lain sudah pada tahap mempersiapkan terjadinya gelombang kedua, sementara Indonesia justru masih berjibaku mengantisipasi gelombang pertama. “Kurva Covid kita belum pernah melandai secara signifikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Netty, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama adalah menahan laju pandemi langsung pada jantung persoalannya, yaitu menghentikan tingkat transmisi yang tinggi yang terus memunculkan klaster-klaster baru. Harus ada upaya keras untuk memutus mata rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pasar dan pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit.
Bahkan lanjutnya, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI. Pastikan tempat-tempat publik tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. “Jika perlu gunakan TNI Polri untuk menjaga ketertiban di sana,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, kata Netty, memastikan cukupnya fasilitas kesehatan, meliputi kapasitas tempat tidur isolasi, ICU, ventilator, dan SDM kesehatannya. Kemudian meningkatkan kapasitas testing.
Menurutnya, sangat menyedihkan bahwa fakta kapasitas yang dimiliki Indonesia masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan testing per minggu adalah 1 per 1.000 penduduk.
Terpenting, kata politisi dapil Jabar ini, adalah fokus terlebih dahulu pada aspek kesehatan. “Prioritaskan sumber daya anggaran, SDM, waktu, program pada aspek kesehatan. Bukankah awal September lalu Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk menunjukkan aura krisis dan mengutamakan aspek kesehatan daripada pemulihan ekonomi? Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya dianggap angin lalu?” Tandas Netty.[Devi]
