Yerevan, Gontornews — Ribuan warga berdemonstrasi, Rabu (11/11), menuntut Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, untuk mundur dari jabatannya. Mereka mendesak PM Pashyinyan turun pasca menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan Azerbaijan perihal konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh selama enam pekan terakhir.
Reuters melansir ratusan demonstran memadati halaman gedung parlemen Armenia di ibu kota Yerevan. Dengan sigap, pihak kepolisian mampu menahan para demonstran yang meneriakkan “Nikol, pergi!” atau seruan mundur lainnya. Beberapa saksi mata bahkan mengatakan ada sejumlah penangkapan yang terjadi namun menganulir tuduhan terjadinya bentrokan antara demonstran dan pihak keamanan.
“Ini adalah kegagalan dan bencana besar,” kata PM Armenia, Nikol Pashinyan, Selasa (10/11), kepada wartawan.
Meski mengakui kegagalan, iamenolak untuk mundur dari jabatannya. Ia pun siap mengambil tanggungjawab atas kebijakan yang ia tetapkan.
Kesepakatan gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan, Selasa (10/11), mengakhiri pertempuran terburuk yang terjadi di wilayah itu selama beberapa dekade terakhir. Banyak yang menganggap bahwa gencatan senjata tersebut merupakan kemenangan bagi Azerbaijan.
PM Pashinyan menyebut kesepakatan gencatan senjata tersebut sebagai bencana. Ia berdalih tidak memiliki pilihan lain selain menandatanganinya untuk mencegah kekalahan.
Para demonstran menentang larangan darurat militer, yang diterapkan pemerintah Armenia, terhadap Covid-19, demi membatasi penularan Covid-19. Para demonstran pun tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 yang melanda negara tersebut secara masif.
Sejak awal 1990-an, etnis Armenia memegang kendali militer di wilayah Nagorno-Karabakah. Meski demikian, wilayah Nagorno-Karabakh merupakan wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. [Mohamad Deny Irawan]
