Kuala Lumpur, Gontornews — Sejumlah warga Malaysia mendesak pemerintah untuk menyetujui pengadaan vaksin Covid-19. Mereka juga menuntut pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi demi mencegah penyebaran Covid-19.
Permintaan ini terlontar menyusul pernyataan seorang Menteri yang meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menyetujui pengadaan tes rapid antigen untuk menggunaan darurat.
“Semua negara, termasuk Malaysia, harus menerima vaksin dan menyelamatkan dunia dari virus ini,” kata Mohd Shamil Ngoh Abdullah, pemilik restoran di Kuala Lumpur, kepada Anadolu.
“Pemerintah harus memutuskan vaksin mana yang efektif dan menyetujui (pengadaan dan penggunaannya) tanpa menunggu terlalu lama,” imbuhnya.
Senada dengan Shamil, Muhammad Nur Shefik, yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima, juga mengajukan permintaan serupa. Ia meminta pemerintah untuk mengikuti pesan para profesional kesehatan. Meski demikian, Nur Shefik, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus di Malaysia.
“(Pemberlakuan) jam malam di bulan maret membuat kami berada dalam situasi sulit. Tetapi, sekarang kami dapat membuka toko kami kembali dan mencari nafkah,” kata Nur Shefik.
Sebagai informasi, Malaysia memberlakukan pembatasan aktifitas sosial, pendidikan dan keagamaan secara ketat untuk membatasi penyebaran Covid-19. Namun, terhitung bulan Juni, pemerintah memberlakukan pelonggaran secara bertahap. Pemerintah juga mencabut larangan perjalanan antar kota dan antar negara pada 7 Desember lalu.
Sejumlah negara di dunia telah menyetujui penggunaan darurat untuk melakukan vaksinasi seperti Amerika Serikat atupun Inggris. Beberapa negara bahkan telah mempercepat proses serta mendapatkan target vaksinasi secara konkrit.
Malaysia juga telah memesan vaksin Covid-19 buatan Pfizer-Biotech dan alternatif dari COVAX. Meski demikian, negara Asia Tenggara tersebut enggan memberikan izin darurat untuk penggunaan vaksin Covid-19.
“Di Malaysia, tidak akan ada tekanan politik dan kami tidak akan menggunakan jalur penggunaan darurat,” kata Menteri Sains, Teknologi dan Sains Malaysia, Khairy Jamaluddin, Sabtu (13/12).
“Data klinis dari vaksin yang kami beli akan dievaluasi secara indpenden oleh NPRA (National Pharmaceutical Regulatory/Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan) sebelum didaftarkan dan digunakan,” imbuhnya. [Mohamad Deny Irawan]
