Ankara, Gontornews — Tanggal 8 Febuari kemarin Pemerintah Sudan melakukan rombak dalam kabinetnya. Hal itu mendapatkan sambutan positif dari Negara Turki.
Melalui Kementerian Luar Negerinya, Turki memberikan pujian atas langkah Sudan yang menyusun kembali pemerintahannya. Langkah itu dianggap dapat membawa perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di Negara Afrika Utara itu.
“Kami menyambut baik pembentukan Pemerintah baru pada 8 Februari 2021 di Sudan, yang bersahabat dan bersaudara sesuai dengan komitmen yang terkandung dalam Deklarasi Konstitusional, yang merupakan dasar dari proses transisi yang sedang berlangsung,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan seperti yang dikutip Anadolu Agency.
Turki percaya bahwa pemerintahan baru di Sudan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani pada 3 Oktober 2020 lalu akan memikul tugas penting untuk mencapai perdamaian abadi, kemakmuran, dan stabilitas dengan pendekatan inklusif di Sudan.
“Seperti sebelumnya, Turki akan terus mendukung Pemerintah Sudan yang bersaudara dan rakyatnya di masa mendatang,” ungkap pernyataan tersebut.
Sebelumnya diberitakan bahwa Perdana Menteri Sudan, Abdallah Hamdok telah meluncurkan Kabinet barunya pada hari Senin kemarin. Dalam kabinet baru tersebut dirinya mengangkat 25 menteri baru, termasuk beberapa dari mantan kelompok pemberontak.
Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, Hamdok mengatakan jika prioritas Pemerintah Sudan adalah reformasi ekonomi, perdamaian, kebijakan luar negeri yang seimbang, restrukturisasi entitas sipil dan militer, dan memastikan keadilan bagi para korban konflik internal Sudan.
Selain itu, Perombakan Kabinet, yang dilakukan setelah kesepakatan damai Oktober lalu dengan kelompok pemberontak, adalah bagian dari upaya perdana menteri Hamdok untuk mendorong reformasi dan mendapatkan pembiayaan luar negeri untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung dan membuka jalan bagi transisi Sudan menuju demokrasi.
Seperti diketahui bahwa baru-baru ini telah terjadi banyak protes di beberapa kota di negara itu, akibat dari situasi ekonomi yang memburuk dan lonjakan harga bahan pokok yang disebabkan oleh melemahnya pound Sudan terhadap dolar.[Devi Lusi]
