Kuala Lumpur, Gontornews — Menteri Hukum Malaysia, Takiyuddin Hassan, Senin (26/7/2021), menyebut pemerintah tidak akan memperpanjang status darurat nasional setelah 1 Agustus mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta Raja untuk memperpanjang status darurat Covid-19.
Channel News Asia mengabarkan jika pemerintah Malaysia memberlakukan status darurat nasional sejak Januari untuk mengekang penyebaran Covid-19. Namun, sejumlah pihak mengecam langkah tersebut seraya menuduh Perdana Menteri Muhyiddin berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah dukungan minoritas parlemen.
Situasi darurat memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan dekrit serta menangguhkan parlemen. Para kritikus menuduh Muhyiddin menggunakan krisis pandemi Covid-19 untuk menghindari mosi tidak percaya serta menopang koalisinya yang lemah.
Meski memberlakukan status darurat dan penguncian ketat, penyebaran Covid-19 di Malaysia terus bertambah bahkan semakin memburuk. Pada Ahad (25/7/2021), untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak, jumlah kasus Covid-19 menembus angka 1 juta kasus dengan tingkat infeksi per-kapita tertinggi di kawasan.
Karena meningkatnya kemarahan publik, PM Muhyiddin setuju untuk mengadakan pertemuan dan duduk bersama dengan parlemen sebelum status darurat berakhir 5 hari ke depan. Pihak oposisi mengecam sesi singkat tersebut.
Muhyiddin juga membela penanganannya terhadap pandemi dalam pidatonya kepada pihak legislatif. Ia berdalih memahami kecemasan publik seiring dengan lonjakan kasus Covid-19.
“Pemerintah tidak duduk diam dan melihat masyarakat menderita. Kami bertindak untuk menyelamatkan nyawa,” tutup Muhyiddin. [Mohamad Deny Irawan]
