Jakarta, Gontornews — Belum lama ini publik dikejutkan dengan ribut-ribut soal bank syariah lantaran pimpinan PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ), Jusuf Hamka yang dalam tayangan Podcast Deddy Corbuzier di youtube (24/7/2021) menyebut ada bank syariah yang mempersulit dirinya ketika ingin melunasi hutang sebelum jatuh tempo.
Menanggapi hal itu peneliti senior dari Center for Theorizing on Islamic Economics and Finance (CTIEF) M. Arief Mufraini mengatakan, tuduhan miring terhadap perbankan syariah ini bisa terjadi karena minimnya pemahaman dari pihak-pihak yang bertransaksi terhadap shariah compliance yang memang dalam berbagai transaksi yang disediakan oleh bank syariah, ada perbedaan dengan transaksi yang biasa dilakukan di perbankan konvensional.
“Hal ini juga sangat terkait dengan literasi dari masing-masing pihak yang bertransaksi dan inti substansinya sesungguhnya adalah kemauan dari para pihak yang bertransaksi untuk mengetahui kedetailan (due diligence) yang kebetulan berbeda dengan apa yang ada di konvensional,” ungkapnya kepada Gontornews (04/08/2021).
Menurutnya, ada kebiasaan di dunia keuangan yang biasa disebut due diligence dimana satu sama lain harus betul-betul paham terhadap kedalaman term and conditions daripada transaksi. Meski demikian terkadang para pihak jarang sekali mau memahami kedalaman term and condition dari transaksi itu. “Mungkin itu yang menyebabkan terjadinya miss komunikasi antara Jusuf Hamka dan bank syariah. Tapi saya yakin asumsi ini tidak terjadi pada keseluruhan perbankan syariah,” ucapnya.
Sebaliknya jika tidak ada persoalan komunikasi, kemungkinan besar SDM nya yang kurang memahami atau kurang patuh terhadap syariah. Itu kalau asumsinya murabahah. Karena kalau murabahah ketika pelunasan pembayaran dipercepat, pengurangan bisa didapatkan. Tapi bisa juga tidak ada pengurangan, karena kalau hitungannya margin, ketika dipercepat, sementara sudah ditetapkan berapa marginnya, bisa saja tidak dikurangi.
“Kalau bunga (di bank konvensional) itu kan dikaitkan dengan hitungan tahun atau waktunya. Sedangkan margin tidak ditentukan oleh tahun, meskipun teknis yang sekarang, cara penghitungan margin masih banyak yang menggunakan atau mengaitkannya dengan menggunakan nilai waktu. Kalau menghitungnya dengan menggunakan nilai waktu, biasanya akan terjadi keribetan ketika ada yang bayar lebih cepat dan ada juga yang bayar tidak lebih cepat,” ujarnya.
Melihat transaksi yang dilakukan oleh Jusuf Hamka dengan orang-orang yang berinvestasi dalam sindikasi tersebut, ketika misalnya dilakukan pelunasan lebih cepat, mungkin ada ketentuan yang sudah dijanjikan dalam format bagi hasil yang terganggu dalam term and condition-nya. “Seharusnya sudah ada di term and condition-nya. Tapi kita kesulitan menganalisisnya kalau kita tidak tahu akad apa yang dilakukan, kok bisa ditolak begitu mengajukan keringanan,” imbuhnya
Untuk itu, imbuh Arief menyarankan kedua belah pihak harus betul-betul berupaya untuk mencapai optimum contract dan ini sangat terkait dengan literasi SDM perbankan syariah yang patuh terhadap syariah serta harus ada kemauan dari nasabah untuk memahami secara mendalam masing-masing jenis transaksi sehingga apapun yang terjadi nantinya akan kembali pada aturan syariah.
Lebih lanjut Arief menyarankan agar seluruh elemen bergerak bersama- sama mengembangkan perekonomian syariah. Misalnya dalam konteks deposan maupun pengusaha yang bertransaksi dengan perbankan syariah harus ada hal-hal yang dijalankan secara spesifik sebelum kontrak dilakukan bagaimana informasi itu betul-betul diserap oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
Disebutkan Arief, beberapa penelitian menunjukkan ada ketidakefisienan SDM perbankan syariah sehingga perbankan syariah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait akad-akad syariah. Sebab untuk ketersediaan SDM bisa saja mengambil dari SDM-SDM yang terbiasa di bank konvensional sehingga pelatihan- pelatihan yang mengatur efisiensi, kemampuan dan pemahaman secara mendalam tentang akad-akad transaksi yang berlaku secara optimal perlu diberikan kepada mereka.
Sedangkan dari sisi mudharib champion, harus dikampanyekan bahwa pengusaha harus memiliki kemauan untuk memahami secara mendalam masing-masing transaksi syariah. “Kalau itu tidak dilakukan, asumsi apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional pasti akan muncul yang menurut saya tidak fair kalau ada asumsi hadir mengatakan bank syariah dan bank konvensional itu sama. Itu artinya tidak ada kedalaman pemahaman pada masing-masing kontrak atau transaksi yang dihadirkan,”jelasnya.
Diakuinya, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana transaksi dan sisi pembayaran dilakukan memang sama. Namun ketika berbicara tentang bagaimana menentukan keuntungan dan bagaimana kalau terjadi wanprestasi atau bahkan kontraprestasi, apa yang harus dilakukan atas dasar kepatuhan terhadap syariah yang diterjemahkan ke dalam kontrak banyak sekali perbedaannya.
“Di situ sebetulnya subtansi perbedaannya. Kalau dealing-dealing biasa dalam implementasi pasti dibilang mirip. Apalagi peristilahan yang dipakai Jusuf Hamka dari wawancara itu sudah jelas bahwa peristilahan yang dipakai itu sudah umum di konvensional. Seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya ia mengatakan yang 11 persen itu bagi hasil atau margin,” bebernya.
Sementara itu Sekjen Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman menjelaskan industri perbankan syariah sangat patuh pada prinsip-prinsip syariah dan dikelola dengan beragam regulasi. Dimana bank syariah selain tunduk pada regulator keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang digawangi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
Menurutnya terkait polemik yang terjadi antara bank syariah dan nasabah tersebut perlu dilihat kembali apa isi perikatan yang telah disepakati dan semua pihak diharapkan untuk tetap berprasangka baik. “Karena kita tidak mengetahui detail dari akad yang disepakati oleh nasabah dan bank-bank syariah terkait,” kata Herwin pada (23/07/2021).
Kesalahpahaman yang terjadi antara PT CMLJ dan bank syariah peserta sindikasi pembiayaan Jalan Tol Soreang -Pasir Koja (Soroja) kemudian berakhir dengan kesepakatan, Jusuf Hamka diperbolehkan untuk melunasi utangnya lebih cepat setelah bank syariah peserta sindikasi pembiayaan jalan tol Soroja dan CMLJ menandatangani akad kesepakatan penyelesaian pembiayaan.
Wakil dari 7 bank peserta sindikasi, Achmad K. Permana mengatakan, kesepakatan ini merupakan refleksi kemenangan bersama sehingga tidak ada lagi narasi dizalimi dan menzalimi. Dengan ditandatanganinya akad kesepakatan ini pula kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut dinyatakan telah berakhir.
“Ini pengalaman berharga bagi kita semua dan semoga menjadi momentum positif bagi industri perbankan syariah agar semakin dikenal dan diminati masyarakat. Atas nama bank peserta sindikasi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Hamka dan CMLJ atas tercapainya kesepakatan ini,” katanya di Kantor DSN MUI, Jakarta (02/08/2021).
Sementara itu Jusuf Hamka yang sebelumnya sempat curhat mengenai masalahnya dengan bank syariah terkait penyelesaian pembiayaan proyek jalan tol perusahaannya itu menganggap kesepakatan ini sebagai win-win solution yang penyelesaiannya dilakukan berlandaskan prinsip Islam. “Insya Allah dapat membawa kebaikan bagi perekonomian syariah secara umum,” ungkapnya.
Untuk diketahui dalam tayangan Podcast Deddy Corbuzier di youtube (24/7/2021), Jusuf Hamka mengatakan perusahaannya di Bandung memiliki pinjaman sindikasi senilai Rp800 miliar dengan bunga 11% dan tenor 14 tahun untuk proyek pembangunan jalan tol Soroja. Namun karena pendapatan perusahaannya tertekan akibat PSBB tahun lalu, pengajuan keringanan bunga menjadi 8% dilakukan oleh pihaknya.
Alih-alih dikabulkan tapi kata Jusuf, pihak bank justru berkelit. Alhasil, Jusuf memutuskan untuk melakukan pelunasan dengan mengirimkan uang Rp795 miliar pada 22 Maret 2021. Meski uang telah masuk ke rekening pinjaman, tetapi bank tidak langsung melakukan debet untuk pelunasan dan bunga pinjaman terus berjalan. “Bunganya jalan terus padahal hutang sudah saya lunasi. Duit sudah di sana, tetapi ini tidak mau diterima,” katanya dalam tayangan tersebut.
Dalam kesempatan lain bos perusahaan jalan tol itu kemudian meminta maaf kepada semua pihak atas keributan tersebut dan berharap kepada semua pihak untuk mengambil hikmah supaya sistem perbankan syariah menjadi lebih baik. “Percayalah saya tidak berniat untuk berkhianat atau black campaign sistem syariah. Ambil hikmahnya saja. Ini satu permulaan untuk kita memperbaiki semua sistem. Bagaimana pun sistem syariah ini bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi semuanya,” katanya dalam Podcast Deddy Corbuzier (31/7/2021).
Lanjut Jusuf Hamka menyampaikan, semua pembiayaan usahanya masih menggunakan perbankan syariah dan berkomitmen akan setia menggunakan perbankan syariah. Adapun alasan kenapa pihaknya ingin mempercepat pelunasan karena kinerja perusahaannya menurun dan banyak ketidak pastian yang muncul akibat pandemi ini terutama yang menyangkut masa hidup. “Saya ini sudah bau tanah, ada waktunya saya dipanggil. Saya mau utang semua sudah lunas sebelum waktunya saya tiba,” sebutnya. []
