Khartoum, Gontonews — Kepala dewan militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Senin (25/10/2021), mengumumkan status darurat dan membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah. Langkah ini merupakan lanjutan pasca mereka menahan Perdana Menteri, Abdalla Hamdok, dan beberapa menteri dalam pemerintahan sipil.
“(Kami mendeklarasikan) status darurat di negara ini, membubarkan dewan berdaulat, kabinet, dan membekukan Komite Pemberdayaan,” kata al-Burhan dalam pidato yang disiarkan oleh televisi lokal.
Al-Burhan juga mengumumkan penangguhan beberapa ketentuan dokumen konstitusi yang berkenaan dengan transisi politik di Sudan.
Meski demikian, hingga berita ini dirilis, Dwan Berdaulat yang terdiri dari pejabat militer dan sipil, masih memimpin proses transisi di Sudan secara penuh. Al-Burhan menggarisbawahi bahwa komitmennya terhadap perjanjian Damai Juba dengan gerakan bersenjata pada Oktober 2022 masih berlaku. Ia mengatakan pemerintahan teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah negara hingga pemilihan umum pada Juli 2023 mendatang.
“Kami akan terus berupaya untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemilu,” ungkap Al-Burhan sebagaimana dilansir Anadolu.
Al-Burhan membela langkahnya untuk menahan Perdana Menteri Abdalla dan beberapa menteri sipil lainnya. Ia berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah untuk melindungi Sudan dari bahaya hasutan dari kekuatan politik penyebab kekacauan.
“Apa yang sedang negara ini alami telah menjadi bahaya yang nyata,” ujarnya.
“Fase transisi akan terus berjalan hingga pemerintahan terpilih tercapai. Angkatan bersenjata akan bergerak maju dengan transformasi demokrasi,” tegas Al-Burhan.
Sudan berada di ujung tanduk sejak rencana kudeta gagal terjadi bulan lalu. Sejak itu, sejumlah tuduhan pahit antara kelompok militer dan sipil muncul seiring ide pembagian kekuasaan pasca penggulingan pemimpin lama mereka, Omar Al-Bashir, seringkali terjadi.
Pada tahun 2019, Perdana Menteri Sudan saat itu, Omar Al-Bashir, terguling dari jabatannya pasca demonstrasi dan protes yang terjadi selama berbulan-bulan. Pihak-pihak terkait pun menyepakati transisi politik pasca penggulingan Bashir guna mempersiapkan pemilihan umum pada akhir 2023 mendatang.
Pada Senin pagi, pasukan keamanan Sudan memindahkan Perdana Menteri, Abdalla Hamdok, ke lokasi yang tidak diketahui. Pemindahan PM Hamdok terjadi karena ia menolak untuk mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap upaya kudeta yang sedang berlangsung.
“Setelah ia menolak untuk menjadi bagian dari kudeta, pasukan dari tentara menahan Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan membawanya ke lokasi yang tidak diketahui,” ungkap pernyataan resmi Kementerian Informasi Sudan sebagaimana dilansir Al-Jazeera. [Mohamad Deny Irawan]
