Brussels, Gontornews — Uni Eropa, Senin (15/11/2021), telah setuju untuk memberikan sanksi tambahan bagi pemerintahan Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Uni Eropa berharap pemberian sanksi ini dapat menahan krisis yang memburuk di perbatasan timur blok tersebut.
Euro News melaporkan jika keputusan 27 negara anggota menyetujui keputusan Uni Eropa. Brussels menuduh Lukashenko mengaktur serangan hybrid terhadap blok tersebut sebagai pembalasan atas berbagai hukuman yang menderanya pasca sengketa pemilihan presiden Belarusia 2020 yang lalu.
Blok tersebut percaya bahwa pihak berwenang di Belarusia menarik orang-orang dari Timur Tengah dan Afrika hingga bandar internasional Minsk. Selanjutnya, mereka akan mengirimkan migran dari Timur Tengah dan Afrika ke wilayah pebatasan Polandia, Lithuania dan Latvia.
Komisi Eropa menduga maskapai penerbangan Belarusia, Belavia, memainkan peran dalam krisis di perbatasan blok tersebut. Komisi juga sedang mengumpulkan sejumlah bukti apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perdagangan manusia.
“(Pemberian) sanksi (selalu) efektif karena mempengaruhi orang, kekayaan dan kapasitas mereka untuk bergerak,” ungkap perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, jelang pertemuan.
Borrell tidak segan menyebut tindakan Lukashenko sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan menyedihkan. Borrell mengatakan paket sanksi terbaru akan melibatkan maskapai penerbangan, agen perjalanan dan semua pihak yang terlibat dalam upaya mendorong masuknya migran ilegal tersebut.
“Segalanya akan segera terkendali. Tetapi, kami harus memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang ini dan mencegah segala jenis serangan hybrid terhadap perbatasan Uni Eropa,” ujar Borrell.
Meski demikian, pendiri sekaligus Direktur Inisiatif Dialog Minsk, Yauheni Preiherman, menganggap blok tersebut tidak memiliki pengaruh ekonomi yang Belarusia perlukan.
“Sayangnya, apa yang telah kami amati dalam satu tahun terakhir adalah, alih-alin diplomasi, Uni Eropa hanya memberikan sanksi,” kata Preiherman.
“Sayangnya, ini hanya mengarah pada dampak negatif ini. jadi saya pikir apa yang diperlukan hari ini adalah upaya diplomasi yang tepat. Harus ada kedewasaan dalam ruangan itu termasuk Uni Eropa,” tutup Preihermn. [Mohamad Deny Irawan]
