Dubai, Gontornews — Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (27/11/2021), mengatakan bahwa undang-undang pidana terbaru akan berlaku mulai Januari 2022. UEA menyebut undang-undang pidana mereka sebagai bagian dari reformasi hukum paling menyeluruh dalam sejarah negara Teluk tersebut.
Kantor berita UEA, Emirat News Agency (WAM), melaporkan pemerintah telah berhasil mengubah setidaknya 40 undang-undang pidana sepanjang tahun ini. Namun, WAM tidak merinci undang-undang mana saja yang mengalami perubahan atau undang-undang baru apa yang tercipta.
Satu perubahan yang tampak baru adalah undang-undang kejahatan dan hukum federal yang akan berlaku pada 2 Januari 2022 mendatang. Undang-undang tersebut berisi tentang perlindungan perempuan, aturan tentang staf rumah tangga serta keselamatan publik.
Tak hanya itu, UEA juga terus berupaya untuk mereformasi sistem hukumnya agar memilki keunggulan kompetitif dengan Arab Saudi yang terus membuka diri untuk investasi dan bakat-bakat asing.
Perubahan lain dari undang-undang pidana UEA adalah dekriminalisasi hubungan seksual pranikah dan konsumsi alkohol. Salah satu perubahan hukum yang lain adalah membatalkan ketentuan keringanan huku ketika berurusan dengan apa yang disebut dengan honour killings pada November 2020.
Dalam aturan terlontar, Sabtu, pemerintah menambahkan penjelasan tentang status hubungan seksual pra nikah dan anak-anak yang lahir dari hasil hubungan tersebut.
“Setiap pasangan yang mengandung anak di luar nikah akan diminta untuk menikah atau secara mandiri atau bersama-sama mengakui anak tersebut serta memberikan surat-surat identitas dan dokumen perjalanan sesuai dengan hukum negara dimana keduanya merupakan warga negara,” kata pernyataan yang dilansir WAM.
Pengadilan berhak memberikan sanksi dua tahun penjara andai orang tua terkait tidak mengakui atau merawat anak tersebut.
Perubahan terbaru lainnya adalah UEA memberlakukan visa jangka panjang untuk menarik dan mempertahankan bakat-bakat asing serta mendorong lebih banyak bisnis untuk mendirikan pertokoan.
UEA berdalih bahwa penerbitan undang-undang terbaru ini bertujuan untuk membuat mereka lebih menarik bagi para ekspatriat. [Mohamad Deny Irawan]
