Rembang, Gontornews — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Silaturahim Nasional Alim Ulama di Ponpes Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pertemuan yang dihadiri ulama se-Indonesia ini membahas berbagai persoalan bangsa terkini.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu melahirkan lima poin yang disebut ‘Risalah Sarang’. Sarang diambil dari nama lokasi pertemuan para ulama se-Nusantara kali ini.
Risalah Sarang dibacakan oleh KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus di hadapan para ulama. Poin pertama menyatakan bahwa sejak dulu, NU, Pancasila, dan NKRI tidak bisa dipisahkan.
“Nahdlatul Ulama mengajak seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk senantiasa mengedepankan pemeliharaan negara dengan menjaga sikap moderat dan bijaksana dalam menanggapi berbagai masalah,” ucap Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (16/3).
Para ulama NU melihat bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan. Pemerintah didorong agar mengeluarkan kebijakan yang lebih mengutamakan masyarakat yang lemah.
Dalam majelis ini, para ulama juga menyoroti berbagai dampak perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Belakangan ini, fitnah, berita bohong, hingga seruan kebencian dengan mudah menyebar secara pesat di masyarakat.
“Para pemimpin masyarakat diimbau untuk terus membina dan mendidik masyarakat agar mampu menyikapi informasi-informasi yang tersebar secara lebih cerdas dan bijaksana sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut,” kata Gus Mus.
Berikut lima poin lengkap Risalah Sarang yang dibacakan usai Silatnas Alim Ulama NU:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Nahdlatul Ulama senantiasa mengawal Pancasila dan NKRI serta keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan NKRI itu sendiri. Nahdlatul Ulama mengajak seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk senantiasa mengedepankan pemeliharaan negara dengan menjaga sikap moderat dan bijaksana dalam menanggapi berbagai masalah. Toleransi, demokrasi dan terwujudnya akhlakul karimah dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat harus terus diperjuangkan bukan hanya demi keselamatan dan harmoni kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia ini saja tetapi juga sebagai inspirasi bagi dunia menuju solusi masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kesenjangan ekonomi merupakan sumber-sumber utama kegelisahan masyarakat selain masalah-masalah sosial seperti budaya korupsi, rendahnya mutu pendidikan, dan sumberdaya manusia, meningkatnya kekerasan dan kemerosotan moral secara umum. Pemerintah diimbau agar menjalankan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut termasuk dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada yang lemah (afirmatif) seperti reformasi agraria, pajak progresif, pengembangan strategi pembangunan ekonomi yang lebih menjamin pemerataan serta pembangunan hukum ke arah penegakan hukum yang lebih tegas dan adil dengan tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah dalam berbagai kasus yang muncul. Penyelenggaraan oleh pemerintah dan unsur-unsur lainnya harus senantiasa selaras dengan tujuan mewujudkan maslahat bagi seluruh rakyat (tasharruful imam manutun bi maslahatirroiyyah).
3. Perkembangan teknologi informasi, termasuk internet dan media-media sosial serta peningkatan penggunaannya oleh masyarakat membawa berbagai manfaat, seperti sebagai sarana silaturahmi nasrul ilmi taawwun alal birri dan sebagainya, tetapi juga mendatangkan dampak-dampak negatif seperti cepatnya penyebaran fitnah dan seruan seruan kebencian, propaganda radikalisme, pornografi, dan hal-hal lain yang dapat merusak moral dan kerukunan masyarakat. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif baik dalam mengatasi dampak-dampak negatif tersebut maupun pencegahan-pencegahannya. Pada saat yang sama para pemimpin masyarakat diimbau untuk terus membina dan mendidik masyarakat agar mampu menyikapi informasi-informasi yang tersebar secara lebih cerdas dan bijaksana sehingga terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut.
4. Para pemimpin negara, pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin Nahdlatul Ulama agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab adil dan amanah dengan menomorsatukan kemaslahatan masyarakat dan NKRI.
5. Para ulama dalam majelis ini mengusulkan diselenggarakannya forum silaturahmi di antara seluruh elemen-elemen bangsa untuk mencari solusi berbagai permasalahan yang ada, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderugan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara sebangsa. Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut. [Fathurroji/Rus]
