Jakarta, Gontornews – Keputusan Pemerintah Filipina memberikan pemerintahan otonom kepada Bangsamoro harus disikapi secara bijak oleh internal Bangsamoro sendiri dengan menjadikan keberadaannya menjadi bagian yang menguatkan hubungan antara Filipina dengan negara-negara ASEAN.
Bangsamoro juga harus bersatu padu menjalin sinergitas untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi keamanan nasional, kemajuan ekonomi nasional, kemajuan kualitas pendidikan nasional, termasuk perpolitikan nasional. Itu menjadi sangat penting, agar Filipina yakin bahwa keputusannya benar memberikan pemerintahan otonom kepada Bangsamoro.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA dalam penjelasannya usai menerima kunjungan persahabatan dan berbincang dengan Penasihat Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsamoro atau Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Abdulhadie Ibn As-Shaheed Butuan Gumander, di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Kunjungan persahabatan Abdulhadie tersebut, diungkapkan HNW –sapaan akrab Hidayat Nur Wahid– selain untuk menyampaikan perkembangan di Filipina dimana umat Islam telah mendapatkan pemerintahan otonom di Mindanao, Abdulhadie juga berharap akan mendapatkan masukan dari Indonesia, tentang pengelolaan dan masa depan yang lebih baik untuk Bangsamoro.
“Saya sampaikan kepada beliau bahwa yang paling penting, kita sebagai bangsa, sebagai warga bangsa itu harus mencari dan menemukan yang paling baik, paling maslahat untuk bangsa secara keseluruhan. Satu yang saya tekankan, jangan menambah potensi perpecahan, potensi konflik, potensi masalah, potensi pecah belah di antara warga bangsa. Terwujudnya pemerintahan otonom ini merupakan kesempatan yang sangat bagus, dimana Bangsamoro diberi kepercayaan dan mereka mesti membuktikan bahwa keputusan pemerintah pusat itu tidak salah,” terang HNW.
Perlu atau tidaknya membentuk partai politik, lanjut HNW, juga dipertanyakan Abdulhadie. HNW menjelaskan, yang paling baik bukan menambah parpol tetapi menguatkan parpol yang sudah ada, untuk kemudian betul-betul bisa menghadirkan perpaduan yang harmonis, bisa menghadirkan politik yang berkualitas dan pada akhirnya bisa memajukan bangsa dan negara.
“Seperti di Indonesia, kita tidak bisa mencegah orang membuat parpol, sebab kita negara demokrasi. Tapi, pada ujung akhirnya parpol pasti akan diuji oleh sejarah, dipilih oleh rakyat. Ketimbang kita berspekulasi membuat baru, ya lebih bagus kuatkan saja yang ada. Sehingga tidak akan menambah faktor konflik dan masalah, apalagi seperti di Filipina dimana Bangsamoro baru saja diberikan izin membentuk pemerintahan yang bersifat otonom,” papar HNW.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini juga menyampaikan, mewakili Bangsamoro, Abdulhadie memberikan apresiasi kepada Indonesia, yang memiliki peran sangat besar dan menonjol terkait dengan usaha perdamaian di Filipina Selatan.
“Karena itulah, saya tadi sampaikan salah satu yang berperan besar yaitu Muhammadiyah dan karenanya saya hubungkan beliau dengan Dr Junaidi, ketua PP Muhammadiyah Hubungan Luar Negeri. Sebab, Muhammadiyah merupakan organisasi besar Islam yang dipercaya oleh negara Indonesia sejak lama, untuk membantu menghadirkan perdamaian dan dialog perdamaian di Filipina Selatan,” tandas HNW.
Di sesi penutup, Abdulhadie dan delegasi mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan serta masukan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. “Beliau juga akan mengundang saya berkunjung ke Filipina Selatan, bertemu langsung dengan Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsamoro, untuk memberikan masukan-masukan langsung. Saya katakan, secara prinsip tentu kita sebagai sesama bangsa ASEAN dan apalagi sebagai orang Indonesia, tetangganya Bangsamoro, bila memang itu diperlukan,” pungkas HNW.[]
