Jakarta, Gontornews — Kedutaan Besar Uzbekistan di Indonesia pada Senin (6/3/2023) melaporkan kepada Gontornews.com bahwa perlindungan hak milik merupakan instrumen penting untuk memberikan motivasi dan stimulus bagi kehidupan anggota masyarakat mana pun.
Tingkat daya tarik investasi suatu negara juga bergantung pada tingkatan perlindungan tersebut. Tidak kalah penting bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dan seluruh lapisan negara.
Presiden Shavkat Mirziyoyev, dalam pidatonya kepada Oliy Majlis (Parlemen Uzbekistan) dan rakyat Uzbekistan pada (20/12/2022), menyebutkan bahwa di Uzbekistan yang melindungi properti dan investasi bukanlah gubernur atau menteri mana pun, tetapi hanya konstitusi, hukum, dan pengadilan. Untuk hal ini telah dilakukan tindakan nyata yaitu pembentukan Pengadilan Niaga Internasional di Uzbekistan.
Tindakan hukum normatif republik ditujukan, antara lain untuk melindungi hak milik, memperkuat jaminan dan kepentingan sah warga negara secara lebih lanjut di bidang ini, implementasi program negara, serta proyek investasi yang efektif untuk menciptakan kondisi kehidupan yang sejahtera bagi para penduduk.
Strategi peningkatan kualitas sistem peradilan ke level yang baru pada tahun 2023-2026 disetujui dengan Keputusan Presiden, “Tentang langkah-langkah tambahan untuk memperluas akses lebih jauh terhadap keadilan dan meningkatkan efektivitas kerja pengadilan,” tanggal (16/1/2023). Sesuai dengan strategi tersebut, tugas-tugas yang menjadi prioritas adalah memastikan terwujudnya keadilan, yang termasuknya di dalamnya:
Pertama, membentuk sistem peradilan yang benar-benar adil berdasarkan gagasan, “Atas nama kehormatan dan martabat manusia,” dan mengarahkan kegiatannya kepada perlindungan yang efektif terhadap kepentingan rakyat dan martabat manusia.
Kedua, memperkuat kepercayaan rakyat, termasuk di dalamnya para pelaku usaha, terhadap sistem peradilan dengan cara melakukan putusan peradilan yang adil, menegaskan citra pengadilan, dan hakim sebagai pelindung yang dapat diandalkan bagi setiap warga negara.
Ketiga, mengembangkan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan semua peluang bagi warga negara dan pelaku usaha dengan melindungi hak dan kepentingan sah mereka di pengadilan, mengimplementasikan sepenuhnya prinsip-prinsip persaingan dan kesetaraan seluruh pihak dalam proses hukum, serta memastikan objektivitas pengadilan dalam praktik dan tugas-tugas lainnya.
Sistem peradilan, yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, pengadilan untuk kasus perdata, pidana, pengadilan ekonomi, dan administrasi, menerapkan keadilan sesuai dengan Hukum Dasar dan Hukum Republik Uzbekistan tentang pengadilan. Pengadilan arbitrase juga melakukan fungsinya. Ketentuan-ketentuan telah dibuat untuk mewujudkan Arbitrase Komersial Internasional. Pada saat yang sama, sudah seharusnya juga untuk membentuk Pengadilan Niaga Internasional.
Pengadilan Niaga Internasional bukan hanya inovasi bagi negara Uzbekistan saja. Baru-baru ini, negara-negara dengan reputasi sebagai pusat penyelesaian sengketa komersial telah membentuk badan semacam ini yang kompetensinya meliputi pertimbangan dan penyelesaian sengketa perdagangan dan investasi.
Pembelajaran tentang pengalaman kerja dan kegiatan Pengadilan Niaga Internasional di negara-negara asing menunjukkan bahwa penting untuk memastikan terkait hal:
– Prinsip hukum dan hak asasi, serta pengadilan yang netral, berwenang dan independen yang mendukung prinsip tersebut.
– Kejujuran dan efektivitas dalam mewujudkan keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak dan kepentingan yang sah bagi setiap pihak dalam sengketa komersial.
– Susunan otoritas pengadilan yang terdiri dari para ahli terkemuka di bidangnya.
Studi yang terperinci tentang pengalaman negara-negara asing dalam pembentukan dan penerapan Pengadilan Niaga Internasional serta penyediaan kriteria-kriteria yang disebutkan di atas akan memungkinkan terwujudnya keberhasilan pembentukan dan penerapan fungsi Pengadilan Niaga Internasional di wilayah Republik Uzbekistan. [Edithya Miranti]
