Tashkent, Gontornews — Pendalaman hubungan satu sama lain dengan negara tetangga sudah berlangsung dan kelanjutan vektor ini akan membuat Uzbekistan lebih kuat serta kawasan Asia Tengah lebih stabil dan tangguh.
Amanat dari Presiden Uzbekistan kepada parlemen pada bulan Desember 2022 menguraikan tidak hanya tugas terpenting dan arah utama dari pekerjaan semua cabang pemerintahan untuk tahun 2023, tetapi juga menegaskan prioritas kunci untuk reformasi lebih lanjut dan modernisasi Uzbekistan pada periode mendatang.
Dalam pidato Presiden Shavkat Mirziyoyev disebutkan bahwa topik pembangunan Uzbekistan Baru menempati posisi utama, dimana manusia harus menjadi nilai tertinggi, kehormatan dan martabatnya, hak dan kebebasannya, dimana kebebasan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup rakyat yang multinasional dapat terjamin.
Prioritas yang ditetapkan oleh kepala negara bersifat penuh ambisi. Terlepas dari kemajuan besar yang telah dibuat selama enam tahun terakhir, tugas yang ditetapkan olehnya hanya mungkin dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, warga negara, dan tentu saja dengan kerja keras yang produktif dari semua cabang dan tingkat kekuasaan yang potensinya memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Sebagai bagian dari implementasi praktis atas tujuan yang ditetapkan, telah digarisbawahi pentingnya transisi negara ke sistem politik model baru yang akan menciptakan kondisi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam konteks ini, salah satu tugas prioritas Presiden Shavkat Mirziyoyev yang telah disebutkan adalah perbaikan hukum dasar yang harus memenuhi kemajuan masyarakat modern, “Untuk membawa kemajuan negara ke tahap baru diperlukan perubahan dalam sistem pemerintahan, undang-undang, dan masyarakat kita. Jika kita tidak melakukan hal ini dan terus mengabaikan masalah yang sudah jelas, maka kita dapat tertinggal dari kehidupan dan kemajuan. Kita perlu mengembangkan Konstitusi modern, yang dijiwai dengan tujuan untuk menjamin kepentingan manusia, menghormati harkat dan martabatnya sebagai nilai tertinggi. Hukum dasar seperti itu, yang sepenuhnya sesuai dengan tugas membangun Uzbekistan Baru, akan digunakan demi generasi masa depan.”
Tidak diragukan lagi, penerapan Strategi Baru Pembangunan Uzbekistan yang diadopsi untuk 2022-2026 dan pembangunan negara yang adil yang benar-benar menghormati rakyat, membutuhkan reformasi konstitusional yang ditujukan kepada peningkatan kinerja pemerintah. Dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah mempertimbangan harmonisasi konstitusi dengan realitas masyarakat modern.
Sebagai bagian dari diskusi luas dan debat publik terkait dengan penyempurnaan Hukum dasar, telah diterima total lebih dari 220.000 usulan untuk perubahannya. Amandemen yang dilakukan terhadap rancangan dokumen tersebut, pada kenyataannya telah memasukkan semua bagian yang diperlukan dan yang kurang untuk pemformatan ulang Konstitusi secara utuh, yang harus memenuhi realitas baru dan disesuaikan dengan tugas-tugas baru.
Seiring dengan sejumlah besar perubahan (lebih dari 65 persen dari Konstitusi), yang dirancang untuk melengkapi dan menentukan hak serta kebebasan warga negara, menyeimbangkan sistem kekuasaan dan wewenang, meningkatkan kondisi untuk pembangunan lengkap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, Bab IV juga mengalami perubahan kualitatif, yang merumuskan prinsip dan pendekatan politik luar negeri Uzbekistan.
Redaksi baru Konstitusi mencakup tesis bahwa “Uzbekistan menjalankan kebijakan luar negeri cinta damai yang ditujukan untuk pengembangan komprehensif hubungan bilateral dan multilateral dengan negara dan organisasi internasional” (Pasal 18).
Pengintegrasian pesan penting dan sekaligus mendasar ini ke dalam Hukum dasar bukanlah kebetulan dan dalam banyak hal merupakan cerminan dari keadaan dunia saat ini, yang ditandai dengan tumbuhnya ketidakpercayaan yang terlalu terburu-buru diantara negara-negara pemimpin, militerisasi politik internasional, dan kekuatan demonstrasi terbuka dalam pembentukan sebuah hubungan.
Di sini tepat untuk mengutip perkataan Presiden Shavkat Mirziyoyev yang diucapkan pada SCO Summit di Samarkand tahun lalu. Kepala negara mengatakan bahwa umat manusia berada dalam “masa jeda sejarah, ketika satu era berakhir dan era lainnya dimulai – bahkan lebih tidak dapat diprediksi dan tidak diketahui”.
Dalam kondisi sulit saat ini, peran komunitas regional yang disatukan oleh ikatan ekonomi dan kemanusiaan yang mapan dan pada saat yang sama rencana dan proyek jangka panjang yang ditujukan kepada penguatan hubungan timbal balik yang lebih jauh menjadi sangat penting.
Dalam konteks ini, kawasan Asia Tengah harus diperhatikan secara khusus, yang dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya kelima negara – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan – berubah dengan cepat, memperoleh stabilitas, persatuan, dan subjektivitas internasional.
Tidak diragukan lagi, faktor penentu yang memicu proses peningkatan kerja sama di Asia Tengah dalam beberapa tahun terakhir adalah jalur kebijakan luar negeri Tashkent yang baru, yang diproses setelah pemilihan Presiden Shavkat Mirziyoyev pada tahun 2016. <Edithya Miranti>
