Manila, Gontornews – Mahkamah Agung Filipina memerintahkan kepada kepolisian untuk menyerahkan laporan lengkap terkait pembunuhan ribuan orang yang diduga terkait dengan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang. Mahkamah Agung memberikan waktu 15 hari kepada Jaksa Agung Muda Jose Calida untuk melengkapi permintaan tersebut hingga Desember mendatang.
Terkait permintaan ini, sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia di Filipina bersuka cita dan menganggap bahwa keputusan ini menjadi modal penting dalam upaya menuntut sejumlah pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Filipina.
“Mahkamah agung telah menjalankan tuasnya sebagai benteng peradilan rakyat,” sebut kelompok pengacara hak asasi manusia Filipina yang dikenal dengan nama Centre for International Law sebagaimana dilansir Reuters.
Sementara itu, juru bicara kepolisian Filipina, John Bulalacao menegaskan tidak akan mengindahkan keputusan Mahkamah Agung sebelum menerima salinan resmi dari pengadilan sehingga tugas Jaksa Calida dipastikan terhambat.
“Sudah saatnya pemerintah bertanggung jawab (atas pembunuhan ribuan orang akibat kampanye pemberantasan obat-obatan terlarang di Filipina). Dan jika terbukti, mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan,” kata aktivis Hak Asasi Manusia, Edre Olialia. [Mohamad Deny Irawan]
