Saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu kekuatan ekonomi umat adalah pondok pesantren. Oleh karena itu, pelibatan pondok pesantren dalam pembangunan menjadi perhatian pemerintah.
Namun, Bambang menyebutkan, pondok pesantren masih menghadapi beragam tantangan. Mulai dari aspek kemandirian, keterbatasan tata kelola, pengembangan potensi pasar yang belum optimal, sampai terbatasnya transfer pengetahuan.
Oleh karena itu, papar Bambang, pemerintah sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi pesantren, termasuk standar laporan keuangan pesantren. “Paling tidak di pesantren harus ditekankan perlunya keterbukaan dan penyusunan laporan keuangan yang benar,” ujarnya.
Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah ini juga mendorong pengembangan usaha percontohan, memfasilitasi pasar, berbagi pengetahuan, dan ujungnya pada induk usaha pesantren. Dengan demikian, kelak pesantren dapat memiliki kegiatan ekonomi inti yang menghadirkan kemandirian.
Bambang membuka kesempatan kepada semua pihak untuk ikut mengembangkan ekonomi berbasis pesantren. Tidak eksklusif pada satu atau dua institusi semata.
Hal yang sedang dilakukan saat ini, menurutnya, membuat permodelan ekonomi berbasis pesantren. Bentuknya bisa kerjasama korporasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini pesantren.
“Jadi, intinya kami ingin lahirkan wirausaha baru dari pesantren,” kata Bambang.
Menurut catatan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Latihan Kementerian Agama, jumlah pesantren di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 25 ribu, dengan jumlah santri mencapai 3,65 juta orang.
Ditinjau dari aspek ekonomi, pesantren dapat melahirkan pasar dan industri. Kebutuhan santri dari ujung kepala hingga ujung kaki-lah yang menciptakan pasar dan industri pesantren. Mulai dari makanan, minuman, jajanan, cemilan, pakaian, peci, sandal, sepatu, hingga tempat tidur, lemari pakaian, dan lain-lainnya.
Salah satu pondok pesantren yang mandiri adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemandirian Gontor setidaknya dapat dilihat dari ribuan tanah wakaf dan berbagai macam usaha ekonomi produktif yang dikelolanya.
Uniknya, unit usaha pondok ini dikelola oleh santri di bawah kontrol Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dan Pimpinan Pondok Modern Gontor dengan sistem open manajemen.
YPPWPM adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan, dan pengembangan wakaf Pondok. Menurut Wakil Ketua YPPWPM Ustadz Imam Mukhtar, hingga saat ini unit usaha milik Pondok Modern Gontor berjumlah lebih dari 30. Baik yang berlokasi di dalam maupun di luar pondok. Seluruhnya dikelola oleh santri dan guru.
Unit usaha itu di antaranya: pabrik air minum dalam kemasan “La Tansa”, percetakan, pabrik roti, pabrik es, koperasi pelajar, kantin, supermarket, koperasi dapur, apotek, toko buku, toko besi dan bangunan, palen, penginapan, pabrik sandal, penggilingan padi, pom bensin dan unit-unit usaha lainnya, baik yang dikelola Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) maupun unit usaha di luar pondok yang dikelola guru.
Ketua YPPWPM Ustadz Imam Shobari menjelaskan, semua kebutuhan santri Gontor disediakan dan dikelola unit usaha pondok. Selain di kampus pusat, berbagai unit usaha juga ada di kampus-kampus cabang yang tersebar di Tanah Air. Sehingga hasilnya dapat dirasakan dari santri, oleh santri, dan untuk santri.
“Penghasilan unit usaha setiap tahun selalu naik. Tahun ini Alhamdulillah naik 40 persen,”ungkapnya.
Menurutnya, dengan sistem proteksi yang dianut Gontor, gejala ekonomi secara umum tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap daya beli santri di Gontor.
“Masalahnya ringan, karena tidak banyak saingan. Namun berganti-gantinya pengelola inilah yang menjadi kendala, tapi tidak rumit karena kita sudah mengetahui cara menanggulanginya. Karena sistem kita ini untuk membelajarkan para santri menjadi pemegang unit usaha, sehingga kalau nanti pulang, santri mampu mengelola usaha seperti yang ada di pondok,”paparnya kepada Majalah Gontor.
UGT Sidogiri
Selain Gontor, pondok pesantren yang cukup mandiri adalah Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Pemberdayaan ekonomi di pondok ini dilakukan melalui Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.
Ketua Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri KH Mahmud Ali Zain mengatakan, agar pesantren mandiri secara ekonomi, pesantren harus berani dan berkomitmen untuk membantu masyarakat sekitar pesantren.
Menurut dia, untuk maju secara ekonomi, Pesantren Sidogiri hanya bermodal nekad. “Jadi, sebenarnya tinggal komitmen dan keberanian pesantren saja untuk maju secara ekonomi, yang kami istilahkan dengan bonek, bondo nekad. Artinya, kita harus berani,” kata Zain.
Ia menyarankan agar pondok pesantren di Indonesia tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Sebaliknya, pondok pesantren harus bisa hidup mandiri.
Menurut Kiai Zain, Pesantren Sidogiri tidak hanya menggali potensi dari bidang koperasi syariah BMT saja. Bidang-bidang lain juga digarap, seperti pertanian, ritel, dan bahan bangunan.
Saat ini BMT UGT Sidogiri telah memiliki jaringan berupa kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia dan satu di Malaysia. Pada tahun 2017, Koperasi BMT UGT Sidogiri memiliki anggota berjumlah 16.647 orang. Kepada para anggotanya, BMT UGT Sidogiri memberikan pelayanan berupa simpanan, pembiayaan, dan layanan multijasa.
Kiai Zain menuturkan, BMT UGT Sidogiri terus memberikan keuntungan kepada para anggotanya dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun ditetapkan sebesar 15 persen.
“Jadi, sebetulnya masyarakat masih menaruh kepercayaan yang besar terhadap pesantren. Kini, tinggal orang pesantrennya yang perlu memiliki skill atau kemampuan menggali potensi itu,” tegasnya seperti dikutip Tribunnews.com. []
