Jakarta, Gontornews — Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Muhammad Sadly mengatakan, BMKG melakukan pemetaan daerah rendaman tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Pemetaan itu nantinya membagi wilayah Palu dan Donggala dalam sejumlah zona meliputi zona aman dan zona tidak aman.
“Pemetaan ini sangat berguna bagi pemerintah daerah sebagai dasar pertimbangan rencana pembangunan tata ruang di wilayah pesisir, termasuk rencana evakuasi jika terjadi tsunami di wilayah tersebut,” ungkapnya di Jakarta, Senin (1/10).
Sadly mengatakan, BMKG telah menerjunkan tim sesaat setelah gempa untuk melakukan survei pascagempa dan sosialisasi di wilayah terdampak.
Survei ini meliputi survei makroseismik, survei mikroseismik, survei mikrozonasi, dan survei pascatsunami.
“Begitu terjadi gempa (28/9) BMKG langsung mengirim tim survei menuju Palu dan Donggala. Medan yang sulit dilalui dan minimnya pasokan listrik menjadi kendala utama kami,” paparnya seperti dirilis bmkg.go.id.
Survei makroseismik, kata Sadly, merupakan pemantauan kerusakan di lapangan pascagempa bumi. Survei ini diperlukan untuk memvalidasi tingkat guncangan gempa di wilayah terdampak.
Sedangkan survei mikroseismik merupakan pemantauan gempa bumi susulan pascagempa bumi utama untuk memantau perkembangan gempa-gempa susulan. Pemantauan dilakukan dengan memasang sensor gempa portable di beberapa lokasi.
“Hasil monitoring gempa susulan ini dijadikan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan keputusan kapan masyarakat dapat kembali lagi ke rumah mereka. Di samping itu juga untuk menangkal maraknya beredar kabar hoax pascabencana gempa,” tuturnya.
Adapun survei mikrozonasi, lanjut Sadly, merupakan tinjauan daerah rawan gempa bumi yang dibagi dalam luas tertentu. Hasil pemetaan mikrozonasi bermanfaat sebagai pedoman pemafaatan lahan untuk mengetahui zona aman untuk pembangunan serta hunian.
Sementara itu survei pascatsunami merupakan peninjauan jejak-jejak gelombang tsunami dimulai dari pesisir hingga ke daratan.
“Survei ini sangat diperlukan untuk memvalidasi hasil modeling tsunami yang telah dilakukan BMKG pada saat mengeluarkan Peringatan Dini Tsunami.” [Rusdiono Mukri]
