Aden, Gontornews — Ketua tim pemantau hasil perdamaian di Yaman Persatuan Bangsa-Bangsa, Patrick Cammaert telah tiba di Yaman, Sabtu (22/12). Dalam kunjungannya, pensiunan militer berpangkat Mayor Jenderal di Belanda itu langsung mengadakan diskusi dengan pejabat setempat membicarakan kondisi terkini perihal gencatan senjata di pelabuhan utama Yaman, pelabuhan Hodeidah.
Sebagaimana diketahui, PBB menginisiasi perundingan damai antara Pemerintah Yaman pimpinan Abd Robbu Mansour Hadi dengan militan Houthi di Yaman. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah yang menjadi pelabuhan utama ekspor-impor serta pasokan bantuan kemanusiaan dari luar negeri ke Yaman.
Meski kesepakatan gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah berhasil disepakati oleh kedua pihak, Reuters mengabarkan bahwa pertempuran masih tetap berlanjut di beberapa pinggiran kota sekitar pelabuhan Hodeidah.
PBB menugaskan Cammaert sebagai tim pemantau gencatan senjata serta penarikan pasukan di 3 pelabuhan di Yaman yaitu Hodeidah, Salif dan Ras Issa. PBB tidak menempatkan Cammaert dan tim pemantau seperti halnya pasukan perdamaian yang dipersenjatai. Mereka hanya bertugas sebagai pendukung di sisi manajemen serta inspeksi di 3 pelabuhan di atas dan memperkuat posisi Amerika Serikat di wilayah terlanda perang Yaman.
Akibat tersendatnya pasokan makanan, puluhan juta warga Yaman dikabarkan terancam bencana kelaparan. Perang di Yaman telah meluluh lantahkan segalanya serta menjadikan masyarakat Yaman dilanda bencana kelaparan.
PBB beharap bahwa perundingan damai antara kedua belah pihak di Swedia dapat membantu upaya perdamaian di Yaman dalam rentang 5 tahun mendatang. Selain itu, melalui kesepakatan gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah, PBB berharap dapat memperluas wilayah gencatan senjata di Yaman.
Sedangkan untuk perundingan damai kedua, PBB akan mengedepankan tentang kerangka kerja negosiasi politik yang melibatkan antar kedua belah pihak yang bertikai. Rencananya, perundingan damai antara pemerintah Yaman dan Militan Houthi akan dilaksanakan pada pertengahan Januari 2019 mendatang. [Mohamad Deny Irawan]
