New York, Gontornews — Direktur Burman Human Rights Network (BHRN), Kyaw Win mengatakan ada sejumlah negara yang berusaha menghambat problem kemanusiaan di PBB. Kyaw Win menyindir mereka tidak peka dengan kepentingan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada etnis minoritas Rohingya di Myanmar dan justru memilih untuk peka kepentingan mereka sendiri.
“Beberapa negara di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tampaknya lebih memilih kepentingan mereka ketimbang kepentingan kemanusiaan. Beberapa negara adidaya memberikan hambatan tepat di depan kami perihal masalah Myanmar,” kata Kyaw Win dalam wawancara eksklusifnya dengan Anadolu, Ahad (28/10).
“Ini sangat penting: genosida terhadap etnis minoritas muslim Rohingya terus berlanjut di Myanmar dan itu belum berakhir. Saya terkejut bahwa beberapa negara masih mengecilkan masalah ini. Muslim yang tinggal di Myanmar banyak mengalami penganiayaan dimana ada 26 wilayah terlarang bagi umat muslim. Muslim (juga) tidak diberi pekerjaan di banyak tempat,” tambah Kyaw Win.
“Sejak awal tahun 2018, setidaknya 20 masjid di Myanmar ditutup dan beberapa gereja dikunci. Kebebasan beragama di Myanmar berada di bawah ancaman,” papar Kyaw Win.
Kyaw Win lantas memuji langkah Turki dalam membantu meringankan beban etnis minoritas Rohingya dalam membantu menyelesaikan masalah Rohingya di mata internasional.
“Saya ingin berterima kasih kepada para pemimping dan orang-orang Turki yang telah memberikan contoh bagus di mata dunia muslim serta menjadi negara pertama yang menanggapi serius masalah ini.”
“Saya juga berniat untuk mengajak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk ikut serta memberi tekanan kepada pemerintah Myanmar agar segera memecahkan masalah ini.
Lembaga Amnesty International menyebut lebih dari 750.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine, pada 25 Agustus 2017 silam.
Tim pencari fakta PBB pun telah menegaskan bahwa mereka menemukan ‘niatan genosida’ yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine meski Myanmar menolak temuan tersebut seraya berdalih bahwa kekerasan di Rohignya merupakan bagian dari pemberantasan aksi separatis di Rakhine. [Mohamad Deny Irawan]
