Jakarta, Gontornews–Sejarah mencatat, salah satu sistem pendidikan khas yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah pesantren. Sejauh ini sekitar 27 ribu pesantren terdaftar di Kementerian Agama. Di luar itu, masih banyak lagi pesantren yang belum tercatat.
Saat menutup Festival Tajuk Hari Santri 2018 di Alun-alun Kasepuhan Cirebon, Senin (22/10) Menag Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan kesyukurannya karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati draft Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Lembaga Keagamaan.
RUU tersebut kemudian akan diserahkan kepada pemerintah untuk ditelaah dan disusun Daftar Inventaris Masalah (DIM). “Kita bersyukur RUU Pesantren rancangannya sudah disetujui DPR. Pemerintah akan jadikan ini prioritas utama untuk dibahas bersama sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita memiliki UU Pesantren. Ini penting agar eksistensi pesantren bisa dijaga dan peran pesantren bisa dioptimalkan, “ujarnya seperti dilansir website resmi Kementerian Agama (22/10)
Masih dari sumber yang sama, Menag Lukman belum bisa memastikan berapa lama waktu pembahasan RUU ini, namun pihaknya optimis, karena secara umum tidak ada perbedaan prinsip antara DPR dan Pemerintah terkait substansi dari RUU Pesantren dan Lembaga Keagamaan ini sehingga prosesnya, kata dia, akan lebih cepat dari biasanya.
Jauh sebelum itu bertempat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/4) Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) menyampaikan aspirasi tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) kepada DPR.
Berdasarkan pantauan Gontornews (18/4) lalu dalam rapat antara pimpinan pesantren dan DPR tersebut, Forum Komunikasi Pesantren Muadalah yang diketuai oleh Prof Amal Fathullah Zarkasyi memberikan aspirasi dan membacakan draft usulan perbaikan sekaligus menyerahkan draf usulan perbaikan RUU LPKP itu kepada DPR.
Para pimpinan dan utusan pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) ini pada intinya menginginkan agar pesantren memiliki regulasi setingkat undang-undang.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Pesantren Muadalah Prof KH Amal Fathullah Zarkasyi pesantren berhak atas regulasi setingkat Undang-undang, karena dalam faktanya pesantren telah mendapatkan pengakuan dari perguruan tinggi luar negeri seperti Mesir, Sudan, Yaman, Maroko dan perguruan tinggi lain luar negeri sebelum mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia.
Dari sisi kurikulum pendidikan di pesantren berlaku 24 jam, berbeda dengan kurikulum di satuan pendidikan formal lainnya yang tidak berlaku 24 jam dan atau lebih singkat.
“UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 secara tegas mengamanatkan kesetaraan pendidikan atau melarang adanya diskriminasi dalam pendidikan. Namun hingga saat ini masih terjadi diskriminasi atau ketidaksetaraan regulasi dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 terkait Pesantren,” jelasnya.
Dalam undang-undang tersebut satuan pendidikan formal seperti madrasah diatur secara detail. Sedangkan pesantren hanya disebutkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam dan tidak diatur secara detail. Kemudian pada tahun 2007 muncul penjelasan tentang regulasi pesantren melalui PP No.55 dan baru pada tahun 2014 lahir PMA tentang pendidikan Mu’adalah.
Selain itu fakta ketidaksetaraan adalah terkait anggaran. Secara nasional persentase jumlah lembaga pendidikan agama dan nonagama yang dikelola swasta 85%. Sedangkan pemerintah hanya mengelola 15% sisanya. Namun anggaran untuk yang 15% jauh lebih besar dibandingkan dengan yang untuk 85%.
Sebelumnya memang sudah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 dan nomor 18 tahun 2014 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan mu’adalah yang di antaranya mengakui eksistensi pesantren. “Alhamdulillah, dengan berbagai proses, semua anggota bersepakat agar pondok pesantren di-muadalah-kan oleh pemerintah,” jelasnya.
Namun dalam PMA ini pesantren hanya diakui sebagai sub pendidikan Indonesia. Meski demikian pihaknya tetap menghargai upaya PPP dan PKB yang mempelopori RUU Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan ini. “Tapi kita menginginkan kebijakan ini menjadi ketentuan hukum yang lebih kuat setingkat undang-undang,” jelasnya.
Dikatakannya, jika RUU LPKP ini berhasil menjadi Undang-undang, maka pesantren akan masuk dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya regulasi setingkat Undang-Undang pula dimungkinan pesantren akan terproteksi dari sistem pemerintahan yang selalu berubah.
Sebaliknya, jika aspirasi dari kalangan pesantren salafiyah dan ‘ashriyah ini hanya terakomodir dalam PMA nomor 13 dan nomor 18 tahun 2014 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan mu’adalah belumlah cukup untuk menguatkan keberadaan pesantren. Karena PMA sangat terikat dengan jabatan Menteri yang dimungkinkan ada perubahan peraturan setelah pergantian menteri.
Meskipun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, RUU LPKP ini secara umum telah mengakomodir aspirasi pesantren. Putra salah satu pendiri Gontor itu juga bersyukur atas perjuangan kalangan pesantren yang berusaha menyampaikan aspirasi kepada DPR. “Kami memandang anggota-anggota fraksi inisiator RUU LPKP yaitu PPP dan PKB dapat memahami aspirasi yang dikehendaki oleh komunitas pesantren dalam drafting RUU LPKP,” jelasnya.
Namun saat drafting RUU LPKP masuk ke Baleg DPR terkesan perspektif yang muncul adalah pesantren diposisikan hanya sebagai satuan pendidikan murni. Padahal faktanya pesantren juga sebagai lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan. Karenanya tidak dapat dilaksanakan perlakuan umum terhadap pesantren. “Sebaliknya dibutuhkan perlakuan khusus terhadap pesantren,” ungkapnya.
Di antara semangat dalam drafting RUU LPKP adalah memosisikan pesantren setara dengan berbagai entitas satuan pendidikan lainnya. Penyetaraan tersebut juga didasari oleh fakta bahwa para lulusan pesantren mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan formal lainnya di berbagai perguruan tinggi.
Bahkan banyak di antara lulusan pesantren lebih unggul. Sehingga pesantren layak dipertimbangkan agar penamaan RUU ini bukan RUU LPKP melainkan RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (RUU PLPK) dan selanjutnya sangat perlu dilengkapi dengan PMA No 18 Tahun 2014 tentang Pesantren Muadalah.
Selain itu pihak DPR perlu mengetahui adanya fakta entitas pendidikan di beberapa pesantren yang khusus mengaji tanpa layanan pendidikan formal atau mengaji dan mengikuti pendidikan formal tetapi pesantrennya belum Mu’adalah. Sebagai upaya mewujudkan kesetaraan pendidikan sepenuhnya maka perlu dipikirkan agar dalam RUU LPKP ini atau dalam ketentuan lebih lanjut juga membahas regulasi bagi mereka selain mekanisme program paket A, B, C.
Terkait anggaran yang juga merupakan hak pesantren, Pimpinan Pondok Modern Tazakka KH Anang Rikza Masyhadi mengungkapkan, soal anggaran untuk pesantren hanyalah bagian kecil dari hak pesantren, sedangkan hal yang paling penting bagi pesantren adalah pesantren ada dalam regulasi. Salah satu anggota FKPM ini juga mempertanyakan peran pemerintah terhadap pesantren.
Menurutnya, pesantren sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan pesantren sangat butuh payung perlindungan yang jelas dari pemerintah untuk memperkuat eksistensi dan kualitas pesantren. “Pesantren sudah ada sejak sebelum republik ini ada, tapi kenapa pesantren tidak ada dalam regulasi setingkat Undang-Undang. Seharusnya negara malu dan sudah saatnya pesantren ada dalam Undang-Undang,” ungkapnya kepada Gontornews beberapa waktu lalu.
Berkenaan dengan RUU LPKP, Wakil Ketua Fraksi PPP DPR Iskandar Saikhu menjelaskan, RUU tersebut merupakan usulan yang telah diusulkan pihaknya sejak 2009 silam. Adapun alasan mengusulkan hal ini, karena dana untuk pesantren jauh lebih kecil dibandingkan untuk pendidikan umum yang mencapai Rp 400 triliun lebih.
“Sementara anggaran untuk pesantren yang di bawah Kementerian Agama jauh lebih kecil,” katanya dalam audiensi antara F-PPP dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) di ruang rapat fraksi PPP Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).
Dalam prosesnya, RUU LPKP ini merupakan gabungan dari usulan RUU tentang Pondok Pesantren, RUU Pendidikan madrasah diniyah dan RUU tentang perguruan tinggi pendidikan keagamaan. “Kemudian dalam rapat panja disepakati bahwa ketiga RUU tersebut dilebur menjadi satu RUU berjudul RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,” jelasnya. [M Khaerul Muttaqien]
