Washington, Gontornews — Pemerintahan Biden, Kamis (16/12), mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi baru terhadap beberapa perusahaan biotek dan pengawasan asal Cina serta entitas pemerintah atas tindakan mereka di Provinsi Xinjiang.
Itu merupakan langkah terbaru terhadap Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia Muslim Uyghur di wilayah barat negara itu.
Departemen Perdagangan AS menargetkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer Cina dan 11 lembaga penelitiannya yang berfokus pada penggunaan bioteknologi untuk mendukung militer Cina.
Langkah itu akan melarang perusahaan Amerika menjual komponen ke entitas tanpa lisensi.
“Pengejaran ilmiah bioteknologi dan inovasi medis dapat menyelamatkan nyawa. Sayangnya, RRC (Republik Rakyat Cina) memilih menggunakan teknologi ini untuk mengontrol rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas,” kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dalam sebuah pernyataan.
“Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS,” ujarnya.
Departemen Keuangan juga akan mengeluarkan hukuman terhadap beberapa entitas Cina, menurut seorang pejabat senior administrasi, untuk membahas langkah yang akan segera diumumkan.
Pejabat itu menjelaskan, menurut intelijen AS, Beijing telah mendirikan sistem pengawasan berteknologi tinggi di seluruh Xinjiang yang menggunakan pengenalan wajah biometrik dan telah mengumpulkan sampel DNA dari semua penduduk Xinjiang, usia 12 hingga 65 tahun, sebagai upaya sistematis untuk menekan Uighur.
Gedung Putih mengumumkan pekan lalu akan memboikot secara diplomatik Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing sebagai protes terhadap “pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang.” Atlet AS akan terus bersaing tetapi Biden tidak akan mengirim kontingen pejabat.
Namun Cina membantah telah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis.[]
