Dhaka, Gontornews — Bangladesh berencana mengirim lagi 80.000 pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char di Teluk Benggala bulan depan, kata para pejabat pada Sabtu (9/10) setelah menandatangani perjanjian dengan badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk memulai operasi di sana.
Sejak Desember 2020, pihak berwenang Bangladesh telah memindahkan 20.000 dari 100.000 orang yang direncanakan ke pulau itu untuk mengurangi tekanan kepadatan kamp pengungsi Cox’s Bazar, yang telah menampung lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya. Mereka adalah anggota kelompok minoritas etnis dan agama yang melarikan diri dari penganiayaan di negara tetangga, Myanmar, dalam penumpasan militer pada tahun 2017.
Ketika relokasi dimulai, UNHCR mengkritik proyek senilai $350 juta dengan alasan keamanan dan kelayakan huni Bhasan Char, karena pulau yang berjarak 68 km dari daratan, itu rentan terhadap cuaca buruk dan banjir. Namun, perwakilan badan tersebut mengunjungi pulau itu pada bulan Maret, dan mengakui “potensinya” untuk menjadi “lokasi alternatif” bagi beberapa pengungsi Rohingya.
Sesuai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan pemerintah Bangladesh pada hari Sabtu, UNHCR mengatakan akan memulai “kerjasama yang erat” dengan pihak berwenang untuk operasinya di bidang perlindungan, pendidikan, pelatihan keterampilan, mata pencaharian dan kesehatan di pulau itu. Tujuannya, mendukung para pengungsi untuk menjalani kehidupan yang layak di pulau itu dan lebih mempersiapkan mereka untuk kembali ke Myanmar secara berkelanjutan di masa depan.
Sekretaris Kementerian Penanggulangan Bencana dan Bantuan Bangladesh Mohammad Mohsin mengatakan kepada Arab News bahwa keterlibatan PBB akan segera berlaku dan akan serupa dengan operasinya di Cox’s Bazar.
“Kami dapat mengatakan bahwa sekarang PBB telah melibatkan diri dengan program kemanusiaan di pulau itu dan akan segera memulai operasi di lapangan,” katanya. “Dalam konteks ini, kami berharap untuk merelokasi 80.000 orang Rohingya yang tersisa ke pulau itu pada bulan November setelah musim hujan berakhir.”
Beberapa kritikus menuduh badan tersebut kurang efisien karena membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk menyetujui proyek Bhasan Char.
“Tampaknya PBB kurang efisien karena butuh banyak waktu untuk memutuskan masalah ini,” kata Mohammad Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.
Dia menambahkan bahwa Bangladesh memiliki “hak penuh” untuk memutuskan di mana akan menampung pengungsi yang mencari suaka di negaranya.
“Sedikit terlambat, tetapi PBB telah memahami bahwa pemerintah Bangladesh yang akan memutuskan di mana orang-orang Rohingya akan ditempatkan dan PBB harus menjaga orang-orang Rohingya di lokasi itu,” kata Hossain.
Prof Amena Mohsin, dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Dhaka, mengatakan bahwa ketika Bangladesh berhasil meyakinkan PBB untuk mendukung pendirian kamp pengungsi di Bhasan Char, ada pemahaman umum bahwa itu adalah solusi sementara.
“Dunia harus ingat bahwa itu bukan solusi yang berkelanjutan,” katanya kepada Arab News. “Kami telah merelokasi Rohingya ke pulau itu dalam kondisi tertentu. Dunia tidak boleh melupakan mereka. Masyarakat dunia harus berperan lebih aktif untuk memulai pemulangan Rohingya sedini mungkin.” []
