Jakarta, Gontornews — Jumat (20/12), FORJIM (Forum Jurnalis Muslim) mengundang awak media dalam diskusi hangat, “Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur”. Acara yang digelar di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB.
Dalam kesempatan tersebut, wakil ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa sesuai konstitusi, Indonesia harus terlibat dalam melawan segala bentuk penjajahan.
“Tugas negara juga ikut melaksanakan perdamaian dunia, konstitusi kita memerintahkan untuk itu,” ujar Mardani dalam diskusi yang digelar oleh Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Jakarta tersebut. Terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang, Mardani mendorong pemerintah lebih akurat dalam mengambil sikap terkait nasib Muslim Uighur.
“Jangan takut dengan China karena kita negara berdaulat. Pemerintah harus berani seperti menyikapi masalah Palestina, Rohingya dan lainnya. Kita punya hak mempertanyakan dan mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi di sana,” jelas Mardani.
Menurutnya, perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan parlemen, ormas, dan masyarakat sipil lainnya dalam menyatakan sikap soal penindasan Muslim Uighur.
“Pemerintah harus satu suara, satu frekuensi. Karena pada prinsipnya pemerintah itu mendengarkan rakyatnya. Kalau dia nggak mendengarkan rakyatnya kita hukum pada pemilu berikutnya,” kata Mardani.
Selanjutnya, kata politisi PKS ini, publik juga harus berani menyampaikan kebenaran. “Seperti Mesut Ozil, kita apresiasi satu orang ini luar biasa. Dan ini imbauan buat kita semua khususnya orang yang berpengaruh untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
Diskusi yang diadakan FORJIM ini selain menghadirkan Mardani, juga turut mendatangkan narasumber lain, yakni KH Muhyiddin Junaidi, MA (Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan luar Negeri PP Muhammadiyah) dan Syuhelmaidi Syukur (SVP Global Humanity & Philanthropy ACT-GIP). <Edithya Miranti>
