Washington, Gontornews — Empat puluh tiga negara anggota PBB, Kamis (21/10/2021), menyerukan akses ke Xinjiang dengan segera. Komite PBB tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa negara-negara anggota sangat prihatin dengan situasi di Xinjiang merujuk pada perlakuan pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas Uighur dan etnis minoritas lain.
Pernyataan ini merupakan lanjutan dari laporan dari jaringan besar kamp pendidikan politik yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, pemaksaan serta pembatasan bagi kebebasan beragama.
“Dengan demikian, kami meminta Cina untuk mengizinkan akses segera, bermakna dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen termasuk dewan HAM PBB, United Nations Human Rights Council (UNHRC) dan pemegang mandat prosedur khusus yang relevan untuk melaksanakan delapan rekomendasi CERD (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) terkait Xinjiang,” kata pernyataan resmi Dewan HAM PBB yang dilansir Anadolu.
“Kami mendesak Cina untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hukum yang berlaku dan mematuhi kewajiban bahwa setiap hukum nasional maupun internasonal harus berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia,” sambung pernyataan tersebut.
Beberapa negara yang mendesak akses ‘segera’ ke Xinjiang yaitu Australia, Kanada, Jerman, Honduras, Italia, Jepang, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Turki, Inggris, Amerika Seriakt dan Prancis.
Dalam datanya, PBB mengungkap setidaknya 1 juta etnis Uighur ditahan oleh otoritas setempat secara paksa di tempat-tempat yang mereka klaim sebagai tempat ‘pusat pelatihan kejuruan’.
Pemerintah Cina tidak memberikan informasi pasti tentang berapa banyak kamp yang ada di Xinjiang, jumlah orang yang mereka tahan dan berapa banyak yang telah kembali ke kehidupan sosial.
Sementara itu, PBB dan sejumlah organisasi internasional lainnya meminta agar Cina membuka kembali inspeksi kamp tersebut. Sejauh ini, Cina telah mengizinkan beberapa pusat yang mereka tunjuk untuk menunjukkan kegiatannya kepada diplomat dan jurnalis asing.
Beberapa negara menuduh Cina melakukan pembersihan etnis Uighur di Xinjiang. “Beijing membantah telah melakukan kesalahan dan menolak tuduhan itu sebagai kebohongan dan virus politik,” ungkap Beijing. [Mohamad Deny Irawan]
