Jenewa, Gontornews — Empat puluh negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (22/6/2021), meminta Cina untuk mengizinkan Ketua Dewan Hak Asasi PBB, Michele Bachelet, untuk mengases daerah otonomi Xinjiang, Cina.
Adalah duta besar Kanada untuk PBB, Leslie Norton, yang membacakan pernyataan bersama dewan atas nama lebih dari 40 negara termasuk Albania, Australia, Prancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.
“Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di daerah otonomi etnis Uighur, Xinjiang,” kata Norton sebagiamana dilansir Anadolu Agency.
“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uighur, etnis minoritas lain serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur,” imbuh Norton.
Cina membantah tuduhan pelecehan terhadap Uighur dan menanggapinya dengan pernyataan keras tentang pelanggaran hak asasi masyarakat adat di Kanada.
“Kami sangat prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masayarakat adat di Kanada,” ungkap perwakilan Cina di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Dalam laporan tersebut, pemerintah Cina dituding melakukan penyiksaan, perlakuan serta menghukum etnis Uighur dengan kejam dan tidak manusiawi. Mereka juga merendahkan martabat perempuan karena memaksa mereka untuk melakukan sterilisasi, melakukan kekerasan seksual hingga pemisahan paksa anak dari orang tuanya.
“Kami mendesak Cina untuk memberikan akses dengan segera, bermakna dan tidak terbatas bagi pengambat independen ke Xinjiang termasuk juga Komisaris Tinggi,” ucap Norton.
“Saya terus berdiskusi dengan Cina untuk melakukan kunjungan, termasuk akses yang berarti, ke Dearah Otonomi Xinjiang dan berharap ini dapat terlaksana tahun ini. Terkhusus karena laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus muncul,” ungkap Bachelet sehari sebelumnya. [Mohamad Deny Irawan]
