Yangon, Gontornews — Gelombang demonstrasi antikudeta militer Myanmar 1 Februari belum usai. Pada Selasa (23/2/2021), demonstrasi terus terjadi dengan sejumlah perwakilan dari etnis minoritas Myanmar berkumpul di Yangon. Sejumlah pegawai negara sipil dari Kementerian Energi juga ikut turun ke jalan.
Mereka melakukan aksi mogok kerja, mengecam kudeta militer 1 Februari dan meminta junta militer membebaskan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.
“Kami, etnis minoritas, tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak kami, tetapi sekarang kami melakukannya,” kata etnis minoritas Kachin, San Aung Li, kepada Reuters.
“Jadi saya mendukung protes seperti halnya semua etnis dengan satu suara,” imbuhnya.
Indonesia, yang mengusulkan solusi atas krisis Myanmar kepada ASEAN, membatalkan pertemuan dengan pemerintah Myanmar. Sebelumnya, Reuters menyebut Indonesia mengusulkan negara-negara ASEAN agar menyetujui rencana militer Myanmar yang ingin mengadakan pemilihan kembali. Indonesia juga mendorong pengawas independen untuk mengawasi pemilihan Myanmar selanjutnya agar berjalan dengan adil dan iklusif.
Namun, rencana tersebut mendapatkan bantahan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah, membantah, pemerintah Indonesia, mengajukan plan of action. Faizasyah menyebut perjalanan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, ke sejumlah negara ASEAN dalam rangka menyamakan persepsi dan meminta pandangan dari Menlu-menlu ASEAN.
“Saya secara tegas membantah adanya plan of action. Faktanya adalah saat ini kesempatan Menlu (RI) untuk menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari Menlu ASEAN lainnya sebelum pertemuan spesial Menlu se-ASEAN dilakukan,” kata Faizasyah, Selasa.
“Jadi itu pokok permasalahan. Karena adanya kesalahpahaman dari pemberitaan tersebut, maka hari ini terjadi demonstrasi di depan KBRI Yangon,” imbuhnya sebagaimana dilansir Tribbunnews.
Reuters menyebut Menlu Retno, saat ini, berada di Thailand dan dijadwalkan berkunjung ke Myanmar. Namun, Kemlu membatalkan rencana tersebut.
“Setelah memperhatikan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata Faizasyah. [Mohamad Deny Irawan]
