Yogyakarta, Gontornews — Ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memastikan bahwa Muhammadiyah tidak akan ikut percaturan politik praktis. Menurutnya, politik praktis merupakan profesi partai politik dan bukan profesi organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.
“Karena secara sistem, politik praktis itu menjadi pekerjaan partai politik, bukan pekerjaan ormas manapun, jadi apa yang diambil Muhamamdiyah itu telah sejalan dengan sistem politik modern,” kata Haedar Nashir saat memberikan sambutan dalam acara Dialgo Ideopolitor di Hotel Jayakarta, Yogyakarta, Jum’at (28/9).
“Muhammadiyah telah memiliki mekanisme sendiri dan tentu harus diikuti oleh kader dan pimpinannya ketika menjadi caleg (calon anggota legislatif) ataupun timses (tim sukses),” tambahnya sebagaimana dilansir muhammadiyah.or.id.
Meski demikian, Haedar memastikan bahwa Muhammadiyah akan tetap memberikan keleluasan bagi setiap kadernya untuk menjadi pemilih yang cerdas dan ,yang paling utama, Muhammadiyah tidak akan mengabaikan proses pemilihan presiden maupun pemilihan calon legislatif yang dilaksanakan secara berbarengan.
“Meskipun Muhammadiyah menyebut netral dalam posisi organisasi, tetapi kita ingin dan mendorong semua kader untuk berperan dalam politik yang mana mereka bersetuju dan menuju pada perjuangan politik, dan tentu semua ada etikanya, marwah dan mekanisme yang telah diatur,”
“Jangan sampai karena politik kita menjadi bermusuhan dan saling membenci, laluilah politik ini dengan gembira baik sesama umat dan warga bangsa,” pungkas Haedar meminta agar umat islam tidak berpecah belah dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. [Mohamad Deny Irawan]
